DPR Kecam Kasus Penyekapan Perempuan 3 Tahun di Bandung: Kejahatan Luar Biasa!

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengecam dugaan penyekapan hingga kekerasan seksual yang dialami YTR (29) selama tiga tahun di Bandung. Menurutnya, peristiwa kriminal ini tidak bisa dipandang sebagai tindak kriminal biasa karena merampas martabat hingga hak asasi manusia.

"Kasus ini merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga merampas martabat, kemerdekaan, dan hak asasi manusia korban secara sistematis dalam jangka waktu yang sangat panjang," ujar Rieke dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Polda Jabar Bentuk Tim Pemburu Taufik Hidayat Pelaku Penyekapan Sadis Wanita di Bandung

Rieke menilai fakta-fakta yang berkembang menunjukkan adanya dugaan rangkaian tindak pidana yang berlangsung secara berulang dan sistematis. Karena itu, menurutnya, penanganan perkara tidak cukup hanya menggunakan satu pasal pidana.

"Dari berbagai fakta yang muncul, terdapat indikasi kuat adanya rangkaian tindak pidana yang dilakukan secara berulang, sistematis, dan berlangsung dalam waktu lama. Karena itu, aparat penegak hukum harus menggunakan pendekatan pidana berlapis agar seluruh dimensi kejahatan dapat terungkap dan dipertanggungjawabkan secara hukum," lanjut Rieke.

Olah TKP, Polisi Amankan Lokasi Penyekapan Sadis Wanita di Bandung

Rieke menilai pembatasan kebebasan korban selama bertahun-tahun dapat dikaitkan dengan pelanggaran kemerdekaan warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 446 dan Pasal 447 KUHP Nasional dalam UU Nomor 1 Tahun 2023.

Selain itu, penganiayaan berat dapat dikenakan Pasal 466 KUHP Nasional, sementara dugaan kekerasan seksual didorong untuk diproses menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 13.

Tersangka, Taufik Hidayat Resmi DPO Kasus Penyekapan Sadis Wanita di Bandung

Rieke juga menyoroti kemungkinan adanya korban lain yang perlu ditelusuri penyidik agar seluruh rangkaian perkara dapat dibuka secara utuh.

"Informasi yang berkembang mengenai kemungkinan adanya korban lain harus menjadi perhatian serius. Jika ditemukan bukti dan korban tambahan, maka seluruh fakta tersebut wajib dimasukkan dalam konstruksi perkara sehingga tidak ada satu pun korban yang kehilangan hak atas keadilan," ungkap Rieke.

Menurut Rieke, langkah cepat aparat sangat dibutuhkan, terutama karena pelaku saat ini disebut masih berstatus buronan.

"Setiap hari keterlambatan penangkapan berpotensi menimbulkan risiko munculnya korban baru serta menghambat proses pengungkapan fakta-fakta penting dalam perkara ini," lanjut Rieke.

Selain mengejar pelaku, Rieke meminta aparat mendalami lingkungan sosial di sekitar lokasi kejadian di kawasan Cileunyi, termasuk memeriksa pemilik dan penjaga tempat kos. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengungkap kemungkinan adanya unsur pembiaran atau kelalaian dari lingkungan sekitar.

"Pidana berlapis harus diterapkan secara maksimal dan jaksa penuntut umum perlu mempertimbangkan tuntutan pidana setinggi-tingginya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Negara wajib memastikan perlindungan yang maksimal bagi perempuan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, penyekapan, dan kekerasan seksual," pungkasnya.

Editor: Puti Aini Yasmin