Dipuji Prabowo, PDIP Tegaskan Mitra Strategis Pemerintah: Tidak Nyinyir dengan Kebijakan

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima merespons pujian terbuka yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto terhadap partainya yang tetap memilih berada di luar pemerintahan. Pujian itu sebelumnya disampaikan presiden dalam Sidang Paripurna di DPR yang digelar pada Rabu (20/5/2026) kemarin.

Aria Bima kembali menjelaskan, posisi PDIP saat ini adalah sebagai mitra strategis yang mengawal jalannya pemerintahan secara kritis dan sesuai arahan Ketua Umumnya, Megawati Sukarnoputri.

Baca Juga

Koma Tak Kunjung Sadar, Kondisi Putri Raja Thailand Kini Memburuk

"Dulu kan kata oposisi, kemudian yang kali ini kan Ibu Mega kan memaknai sebagai mitra strategis. Strategisnya apa? Ya, strategisnya adalah bagaimana komitmen wujud tetap kita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategisnya apa? Ya mewujudkan teknokratik Pancasila yang adil, bersatu, dan demokratis gitu kan," kata Aria, dikutip Kamis (21/5/2026).

Dia menekankan, PDIP akan tetap kritis. Namun, dia menjamin kritik yang dilontarkan bukan didasari oleh rasa tidak suka yang membabi buta, melainkan untuk membela pemerintah agar tetap berada di jalur yang benar sesuai konstitusi dan kepentingan "wong cilik".

Baca Juga

Prabowo Ucapkan Terima Kasih Dikritik PDIP, Dasco: dari Lubuk Hati Paling Dalam

Dia juga menegaskan PDIP tidak akan bersikap asal kritik atau sekadar mencari kesalahan pemerintah tanpa dasar yang jelas.

"PDI Perjuangan tidak nyinyir dengan kebijakan pemerintah. PDI perjuangan juga tidak antipati terhadap pemerintah," katanya.

Baca Juga

Prabowo Cerita Pernah Dibantu Megawati: Waktu Saya Nggak Berkuasa, Luntang-Lantung

Menurutnya, sebutan mitra strategis mengandung konsekuensi bahwa PDIP akan mendukung kebijakan yang pro rakyat. Sebaliknya akan menjadi pihak yang paling lantang bersuara jika ada kebijakan yang menyimpang.

"Itulah sebutan sebagai mitra strategis. Tetapi kita akan bersuara lantang, kritis, argumentatif, memberikan alternatif, pada saat itu menyangkut kepentingan rakyat, konstitusi dan Pancasila," katanya.

Editor: Reza Fajri