Dewan Pers: Perjanjian Dagang RI-AS terkait Digital Ancam Perlindungan Media Nasional

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Abdul Manan menyoroti perjanjian perdagangan resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Dia menilai pasal perdagangan digital yang dimuat dalam perjanjian tersebut berpotensi melemahkan perlindungan industri media nasional.

Hal tersebut disampaikan Abdul Manan saat menghadiri diskusi bertajuk Pembahasan Dampak dan Sikap Komunitas Pers terhadap Perjanjian Perdagangan RI–AS di Hall Dewan Pers, Jakarta, pada Selasa (24/2/2026) lalu. Diskusi tersebut membahas implikasi perjanjian yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington DC, AS.

Baca Juga

Usai Baku Tembak Mematikan, Kuba Identifikasi Penyusup Teroris dari AS

Dalam Pasal 3 perjanjian tersebut, khususnya Pasal 3.3 tentang persyaratan bagi penyedia layanan digital, disebutkan Indonesia tidak boleh mewajibkan penyedia layanan digital atau platform asal AS untuk mendukung organisasi berita domestik melalui lisensi berbayar, berbagi data pengguna, maupun model bagi hasil lainnya.

Abdul Manan menegaskan lebih banyak suara yang menolak ketentuan tersebut.

Baca Juga

Hari Pers Nasional, Iwakum: Kebebasan Pers Mutlak Dilindungi!

“Kalau dari perspektif saya, dalam konteks ini memang lebih banyak yang menyuarakan penolakan,” ujar Abdul Manan, dikutip dari laman Dewan Pers, Kamis (26/2/2026).

Dia mendorong Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) agar segera mengeluarkan pernyataan sikap resmi.

Baca Juga

Hari Pers Nasional, Prabowo Harap Jurnalis Jadi Pilar Kemajuan Bangsa dan Negara

“Lebih baik kalau setelah pertemuan ini komite membuat pernyataan sikap secara resmi, bahkan terbuka. Harus lebih banyak yang bersuara untuk memperkuat penolakan,” katanya.

Baca Juga

Istana Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional: Mari Lawan Hoaks dan Disinformasi

Menurutnya, KTP2JB dibentuk melalui peraturan presiden (perpres), sehingga wajar apabila komite mempertanyakan langsung kepada presiden mengenai masa depan kebijakan tersebut.

“Komite ini dilahirkan oleh perpres. Layak jika menanyakan langsung kepada Presiden, bagaimana nasibnya jika kebijakan ini seolah-olah ‘dianulir’ oleh perjanjian internasional,” tegasnya.

Baca Juga

HPN ke-80 jadi Momentum Hentikan Kriminalisasi, Forwaka: Sengketa Pers Harus Diselesaikan Lewat Dewan Pers, Bukan Pidana

Dia juga membuka kemungkinan langkah hukum, namun menilai hal tersebut baru relevan dilakukan setelah perjanjian diratifikasi.

Sementara itu, Ketua KTP2JB Suprapto menjelaskan ketentuan dalam perjanjian RI-AS beririsan langsung dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Dalam Pasal 7 Perpres 32/2024 diatur empat bentuk kerja sama antara platform digital dan perusahaan pers, yakni lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data agregat, serta bentuk perjanjian lainnya.

“Dalam perjanjian RI-AS, secara jelas disebutkan tidak ada lagi kewajiban lisensi berbayar, bagi hasil, dan berbagi data pengguna. Padahal tiga dari empat poin itu diatur dalam Pasal 7 Perpres 32/2024,” kata Suprapto.

Menurutnya, perubahan status dari yang semula bersifat wajib (mandatory) menjadi sukarela (voluntary) akan berdampak luas, tidak hanya bagi industri media tetapi juga publik.

“Perpres ini dibuat untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Kalau perusahaan pers sehat, maka produk jurnalistiknya juga berkualitas. Ini menyangkut kepentingan publik,” ujarnya.

Dia menegaskan, tanpa regulasi yang kuat, media hanya akan bergantung pada niat baik platform digital asing.

“Kalau hanya bersifat sukarela, kita hanya berharap pada niat baik platform. Sementara tanpa regulasi, tidak ada daya dorong, tidak ada mediator ketika terjadi sengketa,” tutur dia.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Elin Y Kristanti. Dia menegaskan komunitas pers harus bersuara secara kolektif.

“Hari ini AMSI akan merilis pernyataan sikap. Kami berharap semakin banyak organisasi yang juga menyampaikan rilis. Kita harus bersuara,” ujar Elin.

Menurut Elin, yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara kepentingan internasional dan perlindungan industri media nasional.

“Kita berharap ada keseimbangan antara kepentingan internasional dan perlindungan terhadap industri media nasional,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan perjanjian internasional tidak dapat berlaku tanpa persetujuan DPR.

“Tidak ada perjanjian internasional yang bisa diterapkan tanpa persetujuan DPR. Jadi langkah yang bisa segera dilakukan adalah berdiskusi dan menyampaikan aspirasi ke DPR,” katanya.

Elin menambahkan, meskipun masih ada harapan pada itikad baik platform digital, perlindungan terhadap jurnalisme dan demokrasi tetap memerlukan payung regulasi yang kuat.

“Kita tidak bisa hanya berharap pada niat baik. Regulasi tetap diperlukan untuk melindungi ekosistem pers dan demokrasi di Indonesia,” pungkasnya.

Editor: Rizky Agustian