Devisa Hasil Ekspor SDA Wajib Dikonversi 50 Persen ke Rupiah

Senin, 11 Mei 2026 - 07:07:00 WIB

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Arif Julianto)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah merombak aturan baru terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nilai tukar Rupiah dan menjaga stabilitas likuiditas di pasar keuangan domestik. Aturan baru ini berlaku mulai 1 Juni 2026.

Dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tentang Devisa Hasil Ekspor SDA, eksportir diwajibkan menempatkan dana hasil ekspor di bank-bank milik negara atau Himbara. Kedua, pemerintah mewajibkan konversi sebagian dana valas tersebut ke dalam mata uang Rupiah.

Baca Juga

Heboh Pangkalan Rahasia Israel di Irak: Landasan Pacu Era Saddam Hussein hingga Helikopter Mencurigakan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi kepastian tanggal tersebut, meski rincian teknis mengenai cakupan wilayah atau negara terkait masih akan menunggu penerbitan regulasi secara resmi.

“Sudah diputuskan berlaku 1 Juni 2026. Negara mananya nanti dilihat ketika kita publish peraturan DHE-nya,” ucap Purbaya dalam keterangannya dikutip, Minggu (10/5/2026).

Baca Juga

Pengelolaan DHE SDA Kini Bisa Dipantau Real-Time lewat Kopra by Mandiri

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, meski aturan ini memperketat pengelolaan devisa di sektor SDA umum, pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi sektor ekstraktif minyak dan gas bumi (migas).

Untuk komoditas migas, ketentuan penempatan dana tidak langsung mengikuti skema konversi 50 persen tersebut, melainkan tetap menggunakan mekanisme yang sudah berjalan saat ini.

Baca Juga

Aturan Baru DHE SDA Sudah Diteken Prabowo, Berlaku Tahun Ini

Dengan kebijakan ini, devisa hasil ekspor migas masih diwajibkan mengendap di sistem keuangan nasional selama jangka waktu tiga bulan sebagaimana aturan lama.

"Langkah penguatan ini diharapkan dapat menjadi amunisi tambahan bagi pemerintah dan Bank Indonesia dalam menghadapi volatilitas global dengan memastikan pasokan valas di dalam negeri, khususnya di perbankan pelat merah, tetap melimpah," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Selasa (5/5/2026).