Dadang Supriatna Hapus Tunggakan PBB Warga Bandung, Plus Tak Naikkan Tarif Pajak

SOREANG, iNews.id – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penghapusan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) resmi diberlakukan di Kabupaten Bandung. Hal ini ditegaskan langsung Bupati Bandung Dadang Supriatna saat menghadiri peringatan HUT ke-80 RI, Minggu (17/8/2025).

“Sudah, sudah dihapus dan sudah berjalan. Ini sudah kami umumkan,” ujar Dadang di sela acara peringatan HUT ke-80 RI, Minggu (17/8/2025).

Baca Juga

Iran Pamerkan Peta Kota-kota Israel yang Akan Jadi Target Serangan

Menurut Dadang, penghapusan tunggakan PBB sangat membantu masyarakat. Kebijakan ini sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas ekonomi serta mengendalikan laju inflasi.

Dia memastikan Pemkab Bandung tidak akan menaikkan tarif PBB tahun ini.

Baca Juga

PBB Naik hingga 1.000 Persen, Gerakan Rakyat Cirebon Siapkan Demo Besar-besaran

“PBB saat ini kita tidak melakukan kenaikan karena itu akan berpengaruh juga terhadap inflasi,” katanya.

Meski begitu, Dadang menjelaskan penyesuaian tetap diberlakukan untuk kawasan perumahan yang sudah diserahterimakan kepada pemerintah daerah. Hal tersebut penting karena Pemkab Bandung memiliki tanggung jawab pemeliharaan lingkungan.

Baca Juga

Mendagri Akui Kenaikan PBB Imbas Penyesuaian Tiap 3 Tahun, tapi...

“Kalau ada perumahan sudah serah terimakan kepada pemerintah daerah itu disesuaikan. Kenapa? Karena kita ada maintenance, ada pemeliharaan. Income-nya dari mana? Dari pendapatan asli daerah berupa PBB,” ucapnya.

Selain itu, Pemkab Bandung tetap memberikan kebijakan khusus berupa pembebasan PBB untuk sawah abadi.

Baca Juga

Cegah Insiden Demo Pati, Bupati Bandung Koordinasi soal Tarif PBB ke Mendagri

“Untuk PBB sawah abadi kita bebaskan, tidak usah bayar pajak setiap tahunnya,” katanya.

Baca Juga

Beri Diskon 50 Persen, Wali Kota Cirebon Kini Kaji Pembebasan Tunggakan PBB

Dalam momentum peringatan HUT ke-80 RI, Pemkab Bandung juga menghadirkan kebijakan tambahan. Denda PBB dihapuskan sebagai bentuk kado kemerdekaan bagi masyarakat.

“Kita juga ada program untuk tidak ada denda menyambut hari kemerdekaan ke-80 ini, dan ini sejalan dengan semangat kebijakan Gubernur Jabar,” ucapnya.

Editor: Donald Karouw