Chatib Basri Beberkan 3 Tugas Menkeu Hadapi Tekanan Fiskal: Potong, Naikkan, Pinjam

JAKARTA, iNews.id - Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan (Menkeu), Chatib Basri menyebut, tugas Menkeu dalam menghadapi tekanan fiskal pada dasarnya tidak terlalu rumit.

Menurutnya, pemerintah hanya memiliki tiga opsi utama untuk merespons kondisi tersebut, di antaranya, meningkatkan penerimaan negara, mengurangi belanja, dan menambah pembiayaan melalui utang.

7 Negara dengan Produksi Tank Tempur Terbanyak di Dunia, China dan Rusia Bersaing Ketat

"Tugas dari menteri keuangan itu sebetulnya sangat gampang, dia hanya punya opsi tiga hal naikkan, potong, pinjam. As simple as that, ini balance sheet enggak bisa diapa-apain," kata Chatib dalam Grab Business Forum di Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Meski begitu, Chatib menyebut implementasi dari ketiga pilihan tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam situasi saat ini.

Heboh Kabar Chatib Basri jadi Menkeu Gantikan Purbaya, Mensesneg: Tidak Ada Reshuffle

Dia menilai, ruang fiskal pemerintah saat ini semakin terbatas. Kondisi itu dipengaruhi perlambatan ekonomi global, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta potensi kenaikan harga energi yang dipicu konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Menurutnya, menaikkan pendapatan negara melalui pajak dipandang kurang tepat karena berisiko menekan daya beli masyarakat. Sementara, menambah utang juga bukan pilihan bijak mengingat suku bunga global yang masih tinggi sehingga biaya dana menjadi sangat mahal.

Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, pemerintah disarankan untuk melakukan rasionalisasi anggaran secara progresif, termasuk dengan memangkas subsidi yang tidak tepat sasaran. Langkah ini dianggap sebagai jalan paling realistis untuk menyehatkan fiskal tanpa harus membebani struktur utang jangka panjang.

"Masa di dalam situasi ini pajak mesti dinaikkan atau menambah utang? Siapa yang kalau mau pinjam uang sekarang cost of fund-nya akan jadi sangat mahal," tuturnya.

Di balik perhitungan angka-angka tersebut, terdapat tantangan besar berupa realitas politik yang sering kali berseberangan dengan prinsip dasar ekonomi. Sering kali sebuah kebijakan yang secara teknis benar justru sulit dieksekusi karena adanya kekhawatiran terhadap hilangnya dukungan publik atau popularitas politik bagi para pengambil keputusan.

"Nah persoalannya adalah mungkin enggak menaikkan? Gak mungkin saat ini. Masa di dalam situasi ini tax revenue. pajak mesti dinaikkan," ucapnya.

"Increase debt? Enggak mungkin juga. Siapa yang kalau mau pinjam uang sekarang cost of fund-nya akan jadi sangat mahal. Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga: cut the spending selectively. Jadi solusinya adalah bahwa fiskalnya itu kemudian harus di-rationalize untuk address isu itu. Jadi mungkin bisa dilakukan combined revenue, misalnya dengan cut subsidized," katanya.

Terbatasnya pilihan fiskal tersebut sebagai paradoks di mana pemimpin memahami solusi yang dibutuhkan, namun ragu akan kelangsungan karier politik mereka pasca-eksekusi kebijakan tersebut.

Dia menekankan bahwa inti dari persoalan ekonomi nasional saat ini terletak pada keberanian mengambil keputusan politik yang sering kali mengabaikan keterbatasan sumber daya.

"Sering kali pelajaran pertama ekonomi adalah soal kelangkaan, namun persoalannya, pelajaran pertama politik adalah bagaimana mengabaikan pelajaran pertama ekonomi itu," ucapnya.

Selain masalah internal, stabilitas ekonomi nasional juga sangat bergantung pada persepsi investor internasional yang terpantau melalui instrumen Credit Default Swap (CDS). Instrumen ini berfungsi sebagai asuransi bagi investor asing yang memegang obligasi pemerintah Indonesia jika terjadi risiko gagal bayar.

Semakin tinggi risiko fiskal suatu negara, maka angka CDS akan ikut merangkak naik sebagai cerminan kekhawatiran pasar.

Karena itu, menjaga kredibilitas fiskal melalui kebijakan yang disiplin menjadi kunci utama agar biaya perlindungan investasi tetap rendah dan kepercayaan investor global tetap terjaga terhadap perekonomian nasional.

"Jadi kalau ada beli bond, orang dari luar negeri beli bond, dia itu ada asuransinya. Asuransinya itu adalah CDS. Jadi kalau default, dia diganti dengan itu. Nah semakin tinggi risiko fiskalnya, CDS-nya akan naik, semakin tinggi. Jadi kalau CDS-nya naik, itu risiko fiskalnya naik. Kalau dia risiko fiskalnya naik," ujar Chatib.

Editor: Aditya Pratama