Bupati Pati Sudewo Naikkan PBB-P2 hingga 250 Persen: Keputusan Saya Sudah Bulat!
JAKARTA, iNews.id – Bupati Pati Sudewo menegaskan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen sudah menjadi keputusan final. Hal itu disampaikan dalam video klarifikasinya karena dinilai menantang rakyat menuai sorotan publik dan viral di media sosial.
"Saya hanya menegaskan keputusan saya dalam hal ini sudah bulat, sudah tepat demi pembangunan daerah untuk rakyat," ujar Sudewo dalam video dikutip, Kamis (7/8/2025).
Dia juga mempersilakan warga menyuarakan aspirasinya dan tidak menantang untuk didemo.
"Silakan demo. Kalau sampai kalimat kata-kata seperti itu, saya yang kemarin, 5.000 silakan, 50.000 silakan itu saya bukan menantang rakyat," katanya.
PBB Naik 250 Persen Picu Reaksi, Masyarakat Pati Akan Demo Besar-besaran
Menurutnya, tidak mungkin dia menantang masyarakat yang dipimpinnya.
"Saya tidak menantang rakyat, mosok rakyat saya tantang. Jadi itu hanya keputusan (kenaikan PBB-P2) yang tepat," katanya.
Naikkan PBB 250 Persen Bupati Pati Tantang Warganya Orang Demo
Sudewo juga menanggapi pembubaran posko penggalangan dana untuk aksi protes kenaikan PBB-P2. Dia menjelaskan, penertiban dilakukan karena posko berdiri di lokasi yang mengganggu jalannya prosesi kirab.
Terungkap! Ini Alasan Bupati Pati Naikkan Pajak PBB-P2 hingga 250 Persen
"Kalau mau demo silakan, kalau mau penggalangan dana silakan, tapi yang kemarin ditertibkan itu karena ada proses kirab dan dia berada di tempat yang menganggu. Dan dari pihak pemerintah, Satpol PP tidak menggunakan kekerasan, anarkis, kata-kata yang kasar saja tidak," katanya.
Kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 hingga sekitar 250 persen diputuskan Pemkab Pati pada rapat intensifikasi Mei lalu. Selama 14 tahun terakhir, tarif PBB tidak pernah disesuaikan dan pendapatan dari sektor ini stagnan di angka Rp29 miliar per tahun.
Viral! Bupati Pati Tantang Warga Demo soal Kenaikan PBB: Biar 50.000 Orang Saya Tak Gentar!
“Kabupaten Pati itu lebih besar dari Jepara, Rembang, dan Kudus, tapi pendapatan PBB kita jauh di bawah mereka. Ini tidak sebanding dengan potensi yang kita miliki,” kata Sudewo.
Dia menegaskan, kenaikan ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membiayai program prioritas seperti infrastruktur, rumah sakit, pertanian dan perikanan. Pajak ini disebutnya untuk pembangunan masyarakat.
Editor: Donald Karouw