BNPP Bedah 15.000 Rumah Tidak Layak Huni di 40 Kabupaten Kawasan Perbatasan

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) resmi meluncurkan program masif peningkatan kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan perbatasan Indonesia.

Program ini menyasar 40 kabupaten di 17 provinsi yang masuk dalam kategori Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Israel Sesumbar Siap Kembalikan Iran ke Zaman Batu, Klaim Sedang Tunggu Lampu Hijau AS

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI menegaskan, program ini merupakan langkah konkret untuk mewujudkan keadilan pembangunan bagi masyarakat di garda terdepan NKRI.

“Tugas pemerintah adalah menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, sehingga nasionalisme akan makin kuat,” ujar Mendagri Tito di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

BNPP Lakukan Survei Kepuasan Masyarakat, Raih Persepsi Kinerja PLBN Baik

Menariknya, jumlah bantuan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini awalnya hanya dialokasikan untuk 10.000 rumah. Namun, setelah Mendagri meninjau langsung wilayah terdampak bencana banjir bandang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, jumlah tersebut ditambah menjadi 15.000 unit.

Tito menambahkan bahwa program tematik seperti ini baru pertama kali dilakukan secara masif di wilayah perbatasan. "Belum ada program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan. Kami pilihkan 40 kabupaten/kota strategis," ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa tahun 2026 menjadi tahun kebangkitan pembangunan rumah rakyat. Secara nasional, target bedah rumah melonjak tajam dari 45.000 unit di tahun lalu menjadi 400.000 unit di tahun ini.

“Tahun ini tidak boleh ada daerah perbatasan yang tidak dapat. Kenaikannya luar biasa. Kami siap bekerja cepat, dalam satu hingga dua bulan ke depan program ini sudah mulai berjalan,” kata Maruarar.

Guna menjamin transparansi dan ketepatan sasaran, pemerintah menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, kebijakan ini sepenuhnya berbasis data by name by address.

Berdasarkan data BPS, kondisi rumah di kawasan perbatasan memang memerlukan intervensi mendesak. "Kami melihat mayoritas kawasan perbatasan memiliki tingkat ketidaklayakhunian yang tinggi, bahkan ada satu kabupaten yang 85 persen rumahnya masuk kategori tidak layak huni," kata Amalia.

BNPP berharap langkah bedah rumah ini menjadi pemantik bagi kementerian lain untuk masuk ke perbatasan dengan program serupa, seperti pembangunan pasar rakyat, dermaga, hingga fasilitas pendidikan. Dengan sinergi lintas sektor, pemerintah optimistis wajah perbatasan Indonesia akan semakin sejahtera, inklusif, dan berkeadilan.

Editor: Kastolani Marzuki