BNPB Ungkap Anggaran Huntap Korban Bencana Sumatra Naik jika Terapkan Gentengisasi

JAKARTA, iNews.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap program gentengisasi pada pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Sumatra memengaruhi anggaran. Program itu berpotensi meningkatkan biaya pembangunan rumah.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, anggaran pembangunan huntap saat ini ditetapkan sebesar Rp60 juta per unit. Namun, angka ini sudah tergolong ketat, terlebih jika harus menyesuaikan dengan kebijakan penggunaan atap genteng.

Baca Juga

Eropa Memanas, Angkatan Laut Rusia Akan Hentikan Aksi NATO yang Menyita Kapal Tanker

"Rp60 juta ini sudah sangat mepet Bapak pimpinan. Apalagi sekarang juga ada program gentengisasi dari Bapak Presiden. Sementara yang kami bangun rumah contoh di Bireun (Aceh) ini masih menggunakan seng," ucap Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Dia menambahkan, jika program gentengisasi diterapkan dalam pembangunan huntap, maka anggaran per rumah diprediksi meningkat sekitar Rp5-10 juta.

Baca Juga

Mendikdasmen Lapor Kegiatan Belajar di Wilayah Bencana Sumatra Sudah Berlangsung 100 Persen, tapi...

"Seandainya diizinkan ini untuk genteng mungkin Rp65 atau Rp70 juta atau mungkin disetujui seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri PKP, disamakan harganya," tuturnya.

Baca Juga

Pemerintah-DPR Sepakat Bantuan Bencana Sumatra dari Diaspora di Malaysia Boleh Masuk

Meski BNPB saat ini masih memiliki anggaran, Suharyanto khawatir kenaikan biaya tersebut akan berdampak pada keuangan negara. Menurutnya, jika anggaran pembangunan huntap di Aceh ditingkatkan, maka standar serupa akan berlaku untuk daerah bencana lainnya.

Baca Juga

29 Desa Hilang Diterjang Bencana Sumatra, Terbanyak di Aceh  

"Tapi resikonya kalau disamakan harganya di Aceh berarti nanti di daerah-daerah bencana lain juga harus seperti itu Bapak Pimpinan," ujarnya.

"Seperti contoh yang kami bangun di Sukabumi, kemudian di Lebak itu Rp60 juta. Tapi kalau nanti dinaikkan di sini berarti standar ini akan berlaku seluruh Indonesia. Nah kami khawatir memberatkan keuangan negara," katanya.

Editor: Aditya Pratama