BMKG Sebut El Nino Berdampak Kemarau Lebih Kering, Puncaknya Agustus-September 2026

JAKARTA, iNews.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap prediksi fenomena El Nino pada musim kemarau tahun 2026. BMKG mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim yang diperkirakan lebih kering dibandingkan kondisi normal.

Hal ini disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di wilayah Jawa Barat yang berlangsung di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad).

Baca Juga

Mossad Pasok Milisi Kurdi dengan Senjata yang Disita dari Hamas dan Hizbullah

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, para kepala daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam paparannya, Faisal menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksi tersebut telah disampaikan BMKG sejak Maret 2026 dan diperkuat oleh rilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada 2 Juni 2026.

Baca Juga

El Nino Diperkirakan Terjadi Pertengahan 2026, BMKG Ingatkan Ancaman Karhutla

“Kami telah menyampaikan sejak bulan Maret bahwa tahun ini akan terjadi fenomena El Nino. Kemudian pada tanggal 2 Juni kemarin, WMO juga telah merilis bahwa El Nino akan terjadi pada tahun 2026,” ujar Faisal dalam keterangannya dikutip, Sabtu (6/6/2026).

Dia menegaskan, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomena yang berbeda, namun keduanya dapat berpengaruh terhadap kondisi curah hujan di Indonesia. 

Baca Juga

El Nino Menyerang! Dokter Sarankan Pakai Kacamata Hitam Demi Cegah Katarak

Berdasarkan hasil monitoring BMKG hingga akhir Mei 2026, indeks ENSO telah mencapai +1,0 yang menunjukkan kondisi El Nino, sementara sekitar 28 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.

Khusus di Jawa Barat, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah memasuki musim kemarau pada Mei hingga Juni 2026 dengan puncak musim kemarau umumnya terjadi pada Agustus dan sebagian wilayah berlanjut hingga September. 

Baca Juga

Mentan Amran Genjot Infrastruktur Pengairan, Antisipasi Kekeringan Dampak El Nino

Curah hujan diperkirakan berada pada kategori rendah hingga menengah dengan sifat hujan di bawah normal atau lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis.

Menurut Faisal, karakteristik musim kemarau di Jawa Barat tidak seragam karena setiap wilayah memiliki zona musim yang berbeda.

Baca Juga

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Ketahanan Pangan, Ingatkan Risiko El Nino

“Sebagian wilayah seperti pesisir utara Jawa Barat sudah memasuki musim kemarau, sementara wilayah lain seperti Bogor memiliki karakteristik yang berbeda sehingga masih berpotensi mengalami hujan. Karena itu pemantauan perlu dilakukan secara spesifik berdasarkan zona musim,” kata dia.

BMKG juga memperkirakan durasi musim kemarau tahun ini berlangsung antara tiga hingga tujuh bulan tergantung wilayahnya. Oleh karena itu, informasi iklim, kondisi hari tanpa hujan, hingga potensi kekeringan akan terus diperbarui dan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi.

Baca Juga

Ratusan Personel Disiapkan Hadapi Ancaman El Nino Godzilla

“Tahun ini kemarau datang lebih cepat, lebih panjang dan lebih kering karena fenomena El Nino. Bulan Juni ini di Pantura sudah terasa, dan bulan Juli hingga Oktober akan merata di Jabar, dimana puncaknya di bulan Agustus dan September,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Faisal juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungannya dalam penguatan sistem peringatan dini cuaca melalui pengadaan radar cuaca yang terintegrasi dengan sistem BMKG. 

Dukungan tersebut menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah daerah dan BMKG dalam meningkatkan kualitas layanan informasi cuaca dan iklim bagi masyarakat.

“Dengan dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, upaya mitigasi musim kemarau 2026 diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Langkah tersebut penting untuk meminimalkan risiko kekeringan, menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat, menjaga ketahanan pangan, serta memperkuat pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan,” ujarnya. 

Editor: Aditya Pratama