BGN Masih Punya Utang Rp1,6 Triliun, Wakil Kepala Janji Lunasi Tahun Ini

JAKARTA, iNews.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap masih memiliki tunggakan kepada pihak ketiga senilai Rp1,609 triliun dari pelaksanaan anggaran tahun 2025. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menargetkan akan menyelesaikan utang pada tahun ini melalui mekanisme tunggakan dalam DIPA tahun berjalan.

Pernyataan tersebut disampaikan Agustina Arumsari saat memaparkan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Kepala BGN Nanik S Deyang Absen di Rapat DPR, Digantikan Wakilnya

“Yang pertama adalah tunggakan tahun 2025. Ada Rp1,6 (triliun) yang sudah selesai dilaksanakan, maksudnya kegiatannya sudah selesai dilaksanakan namun belum dibayarkan. Akan dibayarkan dengan mekanisme tunggakan melalui DIPA tahun 2026,” kata Arum dalam paparannya.

Dia menjelaskan proses pembayaran masih menunggu penyelesaian revisi anggaran bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Dalam proses tersebut terdapat sejumlah tahapan review sesuai nilai anggaran, mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Inspektorat, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Presiden Prabowo Minta BGN Kaji Berbagai Alternatif Pelaksanaan Program MBG

“Ada nilai tertentu yang harus direview oleh KPA, ada nilai yang tertentu yang harus direview oleh Inspektorat, ada nilai tertentu yang harus direview oleh BPKP. Ini yang masih dalam proses,” sambungnya.

Arum juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak ketiga yang hingga kini belum menerima pembayaran akibat proses administrasi yang masih berjalan.

LPSK Tolak Permohonan Justice Collaborator Eks Waka BGN Sony Sonjaya: Dia Pelaku Utama

“Itu yang menyebabkan kami mungkin minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang mungkin ada tagihan kepada BGN belum bisa semuanya kami laksanakan, kami bayarkan karena masih ada proses,” kata dia.

Agustina pun merinci tunggakan tersebut terdiri atas belanja bahan Rp16.119.536.548, sertifikasi SPPG Rp111.631.740.960, jasa konsultan Rp200 juta, sewa kendaraan insidentil Rp121.951.599, serta honor narasumber Rp812.968.500.

Selain itu, masih terdapat kewajiban pembayaran untuk jasa lainnya, termasuk event organizer (EO), publikasi, dan kebutuhan lain senilai Rp330 miliar. BGN juga memiliki tunggakan kepada Universitas Pertahanan (Unhan) sebesar Rp7.395.240.200, perjalanan dinas Rp684.395.463, serta tunggakan Banper MBG senilai Rp100.641.825.064.

“Nah ini mohon maaf kami mungkin masih banyak utang ke tempat lain, jasa lainnya, ada EO, publikasi dan sebagainya Rp330 M (miliar),” ungkapnya.

Belanja modal atau aset menjadi komponen tunggakan terbesar dengan nilai Rp1.040.990.661.519 atau sekitar Rp1,04 triliun. Secara keseluruhan, total kewajiban BGN mencapai Rp1,609 triliun.

“Totalnya Rp1,609 (triliun). Tapi InsyaAllah kami akan lunasi, kami akan selesaikan di tahun 2026 ini,” pungkasnya.

Editor: Puti Aini Yasmin