Bahlil: Saya Menteri yang Tak Suka Impor, karena Pasti Ada Rente!

JAKARTA, iNews.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan dirinya sebagai menteri yang tidak menyukai impor untuk pengadaan dan pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri.

Pasalnya, Bahlil mengatakan, di balik praktik tersebut terdapat celah korupsi yang bakal timbul di kemudian hari. Praktik rente atau pembayaran sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu menjadi hal yang sulit terhindarkan dibalik skema impor.

Kelakar Prabowo usai Bahlil Dapat Tepuk Tangan Meriah di Konbes PBNU: Gara-Gara BBM Nggak Naik?

"Karena saya menteri yang tidak suka impor-impor, aku jujur sajalah. Karena di situ setiap ada impor pasti ada potensi rente di situ. Ini yang membuat kita punya orang-orang terbaik di bangsa ini diperiksa oleh para penegak hukum," ucap Bahlil dalam acara Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan, peningkatan produksi dalam negeri dan bauran energi menjadi kunci utama memutus praktik impor yang selama ini dilakukan, dan tidak sedikit yang berakhir pada kasus hukum.

Prabowo Soroti Masalah Listrik Nasional, Bahlil Bentuk Tim Awasi Pengadaan Batu Bara

Dia juga mengakui bahwa kapasitas produksi dengan permintaan konsumsi memang belum seimbang. Kebutuhan bensin nasional terus meningkat dari 32,9 juta kiloliter (KL) pada 2021 menjadi 42,1 juta KL pada 2030.

Namun, produksi dalam negeri relatif stagnan di kisaran 14,2 juta KL per tahun, sehingga kenaikan kebutuhan harus ditutup melalui impor. Pada 2021, produksi bensin domestik mencapai 14,59 juta KL, sementara impor sebesar 18,31 juta KL.

Bahlil Bantah Batu Bara Langka, Akui Ada Kekurangan Logistik PLN

Memasuki 2025, kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 37,3 juta KL, dengan produksi hanya 14,27 juta KL dan impor meningkat menjadi 23,03 juta KL.

Tren ini berlanjut hingga 2030, ketika impor diproyeksikan mencapai 27,83 juta KL, hampir dua kali lipat dibandingkan produksi domestik yang tetap sekitar 14,27 juta KL. Upaya pemerintah untuk menekan impor tersebut dengan mencampurkan BBM dengan etanol, yang kemudian disebut E10.

"Jadi, cara untuk membuat tidak ada lagi kecurigaan adalah stop impor. Makanya produksi dalam negeri harus ditingkatkan," tuturnya.

Dia mengaku, ketika mandatory bahan bakar campuran etanol sampai dengan angka 20 persen, maka diproyeksikan impor Indonesia berkurang hingga 4 juta kilo liter per tahun untuk pemenuhan BBM di dalam negeri.

Bahlil mengatakan, B50 yang akan diluncurkan pada Juli mendatang, maka Indonesia sudah tidak lagi melakukan impor bahan bakar jenis solar. Sebab sudah mampu dipenuhi dari dalam negeri, lewat campuran bahan bakar nabati seperti CPO (Crude Palm Oil).

"Ternyata sampai dengan B50 yang besok Juli akan kita Resmikan, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita, mulai tahun ini kita tidak lagi impor solar," ucapnya.

Bahlil memaparkan, konsumsi solar nasional meningkat dari 33,49 juta KL pada 2020 menjadi 40,2 juta KL pada 2026. Kebutuhan tersebut dipenuhi dari kombinasi produksi kilang domestik, impor, dan biodiesel berbasis Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Porsi FAME terus meningkat dari 8,4 juta KL pada 2020 menjadi 20,1 juta KL pada 2026.

Pada saat yang sama, impor solar berhasil ditekan. Setelah sempat mencapai 8,02 juta KL pada 2024, volume impor diproyeksikan turun menjadi 4,9 juta KL pada 2025 dan bahkan nol pada 2026, seiring meningkatnya kontribusi biodiesel dan produksi domestik.

Produksi solar dari kilang dalam negeri juga relatif stabil di kisaran 18-21 juta KL, sehingga tambahan kebutuhan dapat dipenuhi melalui pencampuran biodiesel.

Editor: Aditya Pratama