Badai PHK di Industri Media, Pengamat Minta Negara Hadir
JAKARTA, iNews.id - Aktivis jurnalisme warga (citizen journalism) Iwan Piliang meminta negara hadir mengatasi maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri media. Dia menuturkan pemerintah perlu memfasilitasi infrastruktur bagi keberlangsungan media, seperti membangun server dalam negeri.
"Kalau kita bergantung kepada server asing, kita milik asing, ini sudah terjadi di aplikasi sosmed. Kita cuma pemakai, maka pembuat konten hanya dapat 15 persen," kata Iwan saat dihubungi, Minggu (18/5/2025).
Menurutnya, fenomena badai PHK di Industri media terjadi lantaran perkembangan teknologi yang pesat.
"Dunia berubah cepat. Laksana perbankan, dugaan saya ke depan setiap orang adalah bank bagi dirinya melalui gadget. Dasar dia menjadi bank memiliki aset rill, backgold currency," ucapnya.
Cegah PHK di Industri Media Berlanjut, Pemerintah Diminta Tak Tinggal Diam
Goncangan media tanah air bisa terlihat dari jumlah pekerja yang di-PHK. Dewan Pers mencatat 1.200 pekerja media termasuk jurnalis terkena PHK sepanjang periode 2023 hingga 2024.
Teranyar, sejumlah media nasional melakukan efisiensi yang berimbas pada PHK. Berdasarkan catatan, sedikitnya tujuh perusahaan media melakukan PHK massal hingga awal Mei 2025.
Bahas PHK di Industri Media, Menteri Komdigi bakal Temui Menaker Pekan Depan
Akademisi Soroti Badai PHK di Industri Media: Pengawasan Kekuasaan Bisa Melemah!
Iwan meminta negara tampil untuk mengatasi badai PHK industri media di tengah pesatnya kemajuan teknologi yang dikuasai asing.
"Harusnya negara tampil, tidak telanjang membiarkan semua serba asing masuk," tutur dia.
Industri Media Diguncang PHK, Akademisi: Pemerintah dan Pemilik Media Perlu Duduk Bersama
Dia menilai perkembangan media telah mengalami lompatan yang jauh.
"Jadi sejatinya kita sudah berada melebihi lompatan konvergensi, ini tak disadari oleh media mainstream," ucapnya.
Editor: Rizky Agustian