AIPI Usul Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan Ditiadakan

JAKARTA, iNews.id – Proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang diterapkan pada pemilihan umum (pemilu) di Tanah Air saat ini dinilai terlalu kompleks. Hal itu bisa dilihat dari panjangnya rantai birokrasi yang mesti dilalui, mulai dari TPS (tempat pemungutan suara), kecamatan, hingga ke kabupaten kota

Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salam mengatakan, proses rekapitulasi perolehan suara yang rumit semacam itu perlu dipersingkat, yakni dari TPS langsung ke kabupaten kota, tanpa melalui panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Bikin Israel Ketakutan, Seberapa Kuat Sebenarnya Rudal-rudal Iran? Ini Analisisnya

“Birokrasi penghitungan suara itu terlalu panjang. Menurut saya, dari TPS itu langsung saja ke kabupaten kota, jadi lebih cepat. Saya khawatir PPK di kecamatan inilah yang menimbulkan potensi-potensi manipulasi,” kata Alfitra usai menjadi pembicara dalam diskusi Evaluasi Pilkada 2018 di Jakarta, Senin (2/7/2018).

Menurut dia, alur penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara saat ini terlalu rumit. Dimulai dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di TPS, PPK di tingkat kecamatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kabupaten kota, KPU tingkat provinsi, dan terakhir di KPU pusat.

Panwaslu Temukan Dugaan Manipulasi Data Pilwalkot Makassar di 40 TPS

Alfitra mengatakan, selama ini kesalahan rekapitulasi penghitungan perolehan suara—baik pilkada maupun pemilu—sering terjadi di petugas PPK. Dia mencontohkan, pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, manipulasi perolehan suara justru banyak terjadi di rekapitulasi tingkat kecamatan.

“Ya, modusnya antara lain perubahan suara bisa jadi. Kemarin di Pileg 2014 itu, angka-angka perubahan saya lihat langsung, misalnya 111 hilang angka satunya sehingga jadi 11, kemudian 120 menggelinding nol-nya jadi 12. Nanti alasannya (petugas PPK) salah ketik,” kata anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu.

Panwaslu Naikkan Status Kasus Penggelembungan Suara ke Penyidikan

Dia berpendapat, penghitungan dan rekapitulasi suara sebenarnya dapat diawasi dan dikontrol oleh sistem informasi penghitungan suara (situng). Namun, pada Pilkada 2018, sistem informasi milik KPU itu diretas orang tak bertanggung jawab, sehingga tidak dapat diandalkan untuk mengawasi rekapitulasi.

“Potensi-potensi manipulasi itu sebenarnya bisa dikontrol oleh situng, karena situng kan langsung dari TPS ke kabupaten kota. Tapi karena diretas, yang seharusnya bisa 1x24 jam, jadi terkendala itu sekarang. Controlling (pengawasasn) itu menurut saya di situng, sehingga potensi untuk mengubah C1 sangat kecil sekali,” ujarnya.

Editor: Ahmad Islamy Jamil