17 Tahun Menggantung, Pemerintah Mulai Tuntaskan Sengketa Lahan Transmigrasi Muarojambi

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah mulai menyelesaikan permasalahan lahan yang telah menggantung hampir 17 tahun di kawasan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) SP4 Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi, Jambi. Kepastian tersebut mengemuka dalam Rapat Gelar Perkara Akhir yang diselenggarakan Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Transmigrasi di Jakarta pada Senin (29/6/2026). 

Gelar perkara menjadi puncak dari proses panjang yang dilakukan secara cermat melalui penelitian dokumen, klarifikasi para pihak, koordinasi lintas instansi, hingga joint survey di lapangan.

Baca Juga

Program Transmigrasi Diubah, Kini Fokus Jadi Kawasan Produksi Nasional

Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan perkara ini bukan sekadar menyangkut status sertifikat, melainkan terkait kewajiban negara menjaga kepastian hukum atas kawasan transmigrasi yang telah dicadangkan untuk kepentingan masyarakat.

Baca Juga

Kementrans bakal Kirim 1.400 Sarjana Pilihan ke 52 Wilayah Transmigrasi, Ini Tujuannya

“Selama hampir 17 tahun masyarakat transmigrasi menunggu kepastian. Negara tidak boleh membiarkan mereka terus menunggu. Tugas kami adalah memastikan hak masyarakat terlindungi sekaligus menjaga kepastian hukum,” kata Iftitah dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan hasil penelitian dan survei, kata dia, ditemukan 67 bidang tanah yang berada dalam kawasan pencadangan transmigrasi berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 285 Tahun 1990. Dari jumlah tersebut, 50 bidang tanah seluas sekitar 99,48 hektare direkomendasikan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku karena ditemukan adanya cacat administrasi.