Rano Karno Tak Masalah Dana Transfer ke Jakarta Dipangkas Rp15 Triliun, Ini Alasannya

JAKARTA, iNews.id - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno merespons pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta yang menyentuh hampir Rp15 triliun. Dia mengaku tidak mempermasalahkan kebijakan tersebut.

"Kita mengalami yang disebut adalah pemotongan dana bagi hasil. Bapak tahu Jakarta kena pemotongan berapa? Rp15 triliun. Cuma bagi Jakarta, tidak masalah," ujar Rano di Gedung Sasono Utomo TMII, Jakarta Timur, Minggu (26/10/2025).

Baca Juga

Israel Kerap Melanggar Gencatan Senjata, Mesir Desak Pengerahan Pasukan Perdamaian Gaza

Pria yang akrab disapa Bang Doel itu menegaskan kepentingan nasional tetap prioritas utama. Dia meyakini ekonomi Jakarta tetap tangguh meski pemotongan dana transfernya paling besar ketimbang daerah lain.

"Karena kepentingan nasional jauh lebih utama. Karena apa? Ekonomi Jakarta establish dan kuat," tuturnya.

Baca Juga

Purbaya Pangkas Dana Transfer ke Jakarta Rp15 Triliun, Pramono: Saya Nggak Mengeluh

Dia menyebut perputaran ekonomi di Jakarta sangat besar. Sebagai contoh, ketika 600.000 warga mengeluarkan masing-masing Rp100.000 untuk kebutuhan, maka perputaran uang bisa mencapai Rp60 miliar dalam satu hari. 

"Jakarta hari ini, barang kali lebih daripada 600.000 orang, kita hitung saja spek pengeluaran. Kalau tadi Bapak berjalan dari rumah sampai sini, mungkin di jalan makan, minum segala macam, minimal satu orang (mengeluarkan) Rp100.000, kali 600.000 orang sudah berapa? Ini baru hari ini saja," tuturnya.

Baca Juga

Purbaya Ungkap Dana Transfer Jakarta Dipangkas Rp15 Triliun, Terbesar dari Provinsi Lain

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan soal pemangkasan dana transfer atau dana bagi hasil (DBH) Jakarta sebesar Rp15 triliun, yang menjadi pemotongan terbesar dibanding provinsi lainnya.

Purbaya mengatakan pemangkasan dilakukan secara proporsional, dengan persentase yang sama dan mempertimbangkan kebutuhan daerah.

"Kalau lihat dari proporsional, kan semakin besar pasti semakin besar juga potongannya. Kira-kira begitu, sesederhana itu. Itu semacam pukul rata berapa persennya, dan dilihat juga kebutuhan daerahnya. Kita lihat Jakarta masih bisa tahan dengan pemotongan sebesar itu, dan secara persentase tidak lebih besar dibanding yang lain," kata Purbaya usai bertemu Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Purbaya pun berjanji akan mengembalikan dana yang terpotong apabila perekonomian
Indonesia menunjukkan tren positif pada pertengahan triwulan kedua 2026. Dia menekankan agar belanja daerah tetap terkontrol meski dana transfer dipangkas.

"Saya sudah janji dengan Pak Gubernur, dan juga dengan pemerintah daerah lain, kalau ekonomi kita membaik, arahnya berbalik, dan tahun depan sudah kelihatan lebih cepat, saya akan bisa perkirakan pendapatan saya seperti apa di akhir tahun," ujarnya.

"Pertengahan triwulan kedua tahun depan saya akan hitung ulang, berapa pajak saya sampai akhir tahun. Kalau lebih, saya akan redistribusi lagi ke daerah. Tapi dengan syarat, belanjanya jangan banyak yang melenceng-melenceng." tambahnya.

Editor: Rizky Agustian