Partai Perindo Jakarta Audiensi dengan KPU DKI, Dorong Pendidikan Politik dan Representasi Bermakna

JAKARTA, iNews.id - Kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh proses pemilu, tetapi juga oleh sejauh mana representasi politik mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Di kota dengan kompleksitas persoalan yang tinggi seperti Jakarta, penguatan demokrasi substantif menjadi penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan publik.

Hal ini mengemuka dalam audiensi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo DKI Jakarta dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Senin (13/4/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memastikan demokrasi berjalan tidak hanya secara prosedural, tetapi juga lebih berkualitas dan inklusif.

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Iran Pantau Semua Pergerakan Militer AS

Dalam forum tersebut, DPW Partai Perindo DKI Jakarta menekankan pentingnya pembaruan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai instrumen untuk menjaga integritas demokrasi. Akurasi dan validitas data dinilai menjadi faktor utama dalam memastikan proses verifikasi partai politik berjalan adil dan transparan.

Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata menyampaikan komitmen lembaganya untuk terbuka terhadap berbagai masukan dalam rangka memperkuat kualitas demokrasi.

DPW Partai Perindo DKI: Jakarta Butuh Ruang Publik, Bukan Mal Baru

“KPU adalah lembaga pelayan, kami siap untuk berdialog dengan siapapun. Ke depan, persiapan verifikasi Partai Politik tentu masih dengan bayangan UU Pemilu sebelumnya, dinamika politik yang terjadi tentu di luar kewenangan kami, termasuk bagaimana kursi DPRD Jakarta tahun 2029 nanti pasca UU nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta,” ujar Wahyu.

Menanggapi dinamika tersebut, Plt Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Manik Marganamahendra menekankan pentingnya memastikan keterwakilan politik yang tetap proporsional dan bermakna bagi masyarakat.

“Kami berharap ada tinjauan mendalam soal wacana tersebut, karena hingga hari ini DPRD di Jakarta juga hanya direpresentasikan dalam DPRD tingkat provinsi sementara masalah di Jakarta masih banyak apalagi bebannya sebagai daerah perekonomian Indonesia. Maka dari itu, tugas di Jakarta masih padat dan masyarakat harus tetap mendapatkan keterwakilan yang bermakna,” ucap Manik.

Dia menilai, keterwakilan politik yang kuat menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Termasuk lewat kursi DPRD maupun penyelesaian masalah mereka sehari-hari, Perindo berharap wacana ini tidak dipandang sebelah mata dan tidak melibatkan unsur-unsur ahli maupun masyarakat secara luas,” ujar mantan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) tahun 2019-2020 ini.

Selain isu representasi, DPW Partai Perindo DKI Jakarta juga menyoroti pentingnya pendidikan politik sebagai fondasi dalam membangun demokrasi yang sehat dan partisipatif.

“Kami akan lebih banyak menyelenggarakan pendidikan politik untuk pemilih pemula khususnya orang muda Jakarta, kami harap KPU juga bisa menjadi perantara pendidikan politik yang netral dan meningkatkan partisipasi pemilih muda,” kata Manik.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta, Astri Megatari menyambut baik inisiatif tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi publik.

“Kami sangat terbuka sekali dan mengapresiasi apabila partai politik mau membuat edukasi kepemiluan yang lebih banyak untuk masyarakat sehingga ke depan partisipasi publik tidak terbatas hanya saat pencoblosan tapi partisipasi yang lebih luas sebagai warga negara,” katanya.

DPW Partai Perindo DKI Jakarta menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur teknis semata. Penguatan pendidikan politik dan keterwakilan yang bermakna dinilai menjadi kunci dalam membangun demokrasi yang lebih berkualitas, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan memperkuat ekonomi kerakyatan, sehingga kepercayaan publik terhadap proses politik dapat terus meningkat.

Editor: Aditya Pratama