Menteri LH Minta Pemprov DKI Setop Open Dumping di Bantargebang, Ini Respons Pramono

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons permintaan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghentikan pengelolaan sampah dengan metode open dumping di TPST Bantargebang, Kota Bekasi. Dia menyatakan emprov DKI Jakarta juga tengah memanfaatkan tempat lain untuk pengelolaan sampah.

"Jadi Untuk zona 4, apa yang menjadi arahan Menteri Lingkungan Hidup sudah kami jalankan. Kami sekarang ini bekerja sama untuk bisa memanfaatkan tempat-tempat dan pasti akan dibebaskan tempat baru," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Baca Juga

Gara-gara Perang Iran, Lebih dari 36.000 Warga AS Hengkang dari Timur Tengah

Pramono menjelaskan pihaknya bersama pemerintah pusat berencana membangun dua Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di area TPST Bantargebang. Pembangunan PLTa itu membutuhkan lahan 10 hektare.

"Karena memang Bantargebang salah satunya akan kita putuskan untuk PLTS Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang beroperasi di sana, dan untuk itu diperlukan lahan kurang lebih 8 sampai 10 hektar. Sementara lahan ini sudah bisa termanfaatkan untuk menampung sampah yang ada," ujarnya.

Baca Juga

Pramono Targetkan RDF Rorotan Olah 1.000 Ton Sampah, Pangkas Beban Bantargebang

Pascakejadian longsor, Pramono menegaskan pengiriman sampah ibu kota akan melalui jalur zona 2 dan 3. Sebab zona 4A sementara ini ditutup.