JPO Tendean Dibongkar usai Ditabrak Truk, Pramono Siapkan Zebra Cross Sementara

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan tindak lanjut Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, yang dibongkar usai rusak karena ditabrak truk dilakukan secara maksimal. Dia telah memerintahkan Dinas Perhubungan (Dishub) berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengurus perizinan pembangunan zebra cross sebagai alternatif sementara penyeberangan.

Menurut Pramono, langkah tersebut merupakan solusi jangka pendek agar aktivitas penyeberangan warga tetap aman sembari menunggu pembangunan JPO baru.

Baca Juga

JPO Tendean Hancur Ditabrak Truk, Pramono Serahkan Proses Hukum ke Aparat

"Karena kalau harus dibangun JPO baru itu kan takes time. Tetapi saya sudah memerintahkan juga untuk segera dibangun JPO baru," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, dikutip Senin (20/7/2026).

Baca Juga

Pramono Janji JPO Tendean Segera Dibangun Kembali usai Hancur Ditabrak Truk

Dia menjelaskan, pembangunan JPO Tendean dapat dibiayai melalui berbagai skema, mulai dari APBD, creative financing, corporate social responsibility (CSR), hingga naming rights. Keputusan mengenai skema pendanaan tersebut akan ditetapkan pada pekan depan.

"Karena itu enggak bisa ditunda-tunda, itu adalah JPO yang sangat-sangat strategis," tegasnya.

Baca Juga

JPO di Jalan Tendean Dibongkar usai Ditabrak Truk, Kerugian Tembus Miliaran Rupiah

Selain itu, Pramono juga menanggapi insiden truk molen yang tersangkut di kolong Jembatan Matraman, Jakarta Timur pada Kamis (16/7/2026) dini hari. Berdasarkan informasi yang diterimanya, kecelakaan itu terjadi diduga karena pengemudi menggunakan telepon genggam saat berkendara.

Dia pun telah meminta Dishub berkoordinasi dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri agar pelanggaran semacam itu ditindak tegas.

Baca Juga

JPO Tendean Dibongkar Usai Ditabrak Truk Pengangkut Alat Berat

"Saya sudah meminta kepada Dinas Perhubungan dan melakukan koordinasi dengan Kakorlantas, siapa pun yang melakukan itu ditindak sekeras-kerasnya. Kalau perlu lisensi atau izinnya dicabut," ujarnya.

Dia menegaskan perusahaan angkutan juga akan mendapat sanksi apabila terbukti lalai dalam memastikan pengemudinya mematuhi aturan lalu lintas.