Efisiensi Anggaran, Pramono: Kami Usahakan Tak Ada Pemberhentian PPPK di Jakarta

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan belum ada keputusan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) imbas kebijakan efisiensi anggaran. Dia masih menunggu kebijakan tersebut dari pemerintah pusat.

"Hal yang berkaitan dengan PPPK karena ini kan masih debatable, belum keputusan sepenuhnya dari pemerintah pusat," ujar Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2026). 

Baca Juga

Iran Kendalikan Penuh Wilayah Udara Saat Serangan Meluas ke Israel dan Target AS

Dia menjelaskan, saat ini Pemprov DKI Jakarta menerapkan dua skema bagi pegawai berstatus PPPK, yakni paruh waktu dan penuh waktu. Bahkan, sebagian PPPK belum lama ini dilantik.

"Tetapi Pemerintah DKI Jakarta kemarin PPPK-nya kan memang ada yang paruh waktu maupun yang sepenuhnya itu kan juga baru dilantik. Maka dengan demikian kami akan mempelajari itu," ucapnya.

Baca Juga

Pramono Prediksi 12.000 Pendatang Baru Serbu Jakarta usai Lebaran, Ini Pesannya

Pramono berjanji akan memperjuangkan nasib PPPK agar tidak terkena dampak dari efisiensi anggaran. Dia berharap para PPPK ini tetap bisa bekerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Tapi yang jelas Pemerintah DKI Jakarta akan berusaha tidak ada pemberhentian kerja," tutur dia.

Baca Juga

Pramono Ikut Arahan Prabowo soal WFH 1 Hari per Pekan: Tinggal Tunggu Regulasi

Baca Juga

Heboh Mobil Parkir Liar di Monas Dikempesi, Pramono Minta Jukir Turut Ditindak

Pramono menyatakan siap mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto menerapkan work from home (WFH) satu hari sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Untuk work from anywhere atau work from home, Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat," kata Pramono.

Baca Juga

Pramono Ancam Sanksi ASN yang Kebablasan WFA usai Lebaran: Tidak Ada Keringanan!

Dia menegaskan kebijakan WFH bukanlah sesuatu hal yang menyulitkan atau menjadi beban bagi Pemprov DKI Jakarta. Sebab, beberapa kali Pemprov Jakarta telah memberlakukan hal tersebut dan tak mengganggu sektor pelayanan.

"Untuk pemerintah DKI Jakarta itu bukan sesuatu yang menjadi beban atau pun kesulitan. Sehingga dengan demikian kami sedang menunggu apakah permennya segera dikeluarkan untuk pengaturan itu," ucap Pramono.

Editor: Rizky Agustian