Anies Sebut Penurunan Muka Tanah Jakarta Berkurang, Ini Penyebabnya

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan penurunan muka tanah Ibu Kota berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya hal itu terjadi karena berkurangnya penyedotan air tanah.

Anies mengatakan penurunan muka tanah di Jakarta berkurang dari 20 titik menjadi lima titik.

Baca Juga

Lawan China, Taiwan Akan Bangun 10 Kapal Perang 2.500 Ton dan Beli 10 Pesawat C-130J AS

"Hal itu menunjukan kegiatan pengambilan air tanah berkurang karena sudah ada pasokan air bersih,” kata Anies di Jakarta, Rabu (1/9/2021).

Mantan mendikbud ini menjelaskan sebelum adanya subsidi, masyarakat dengan ekonomi lemah kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih yang terjangkau. Sedangkan untuk masyarakat berekonomi relatif tinggi justru mendapatkan kemudahan dalam akses air bersih. 

Baca Juga

Raih Penghargaan dari Mendagri, Anies : Komitmen Kami Membangun Jakarta secara Transparan

“Kita tahu bahwa ada penyimpangan yang besar bagi saudara-saudara kita yang berekonomi lemah justru harus mengeluarkan biaya besar untuk dapat hak dasar air. Kebutuhan air itu sama, bagi mereka status ekonomi tinggi malah lebih murah dapatkan air daripada masyarakat ekonomi relatif lemah tapi justru biaya untuk air sering tinggi,” ucapnya.

Dia pun menjelaskan, sebelum ada subsidi keluarga sederhana, masyarakat Kepulauan Seribu harus mengeluarkan Rp32.000 per meter kubik air.

"Alhamdulillah dengan ada subsidi sekarang menjadi Rp3.500 turunnya hampir 90 persen jadi hanya membayar kurang lebih 10 persen saja. Bahkan nilai ini pun sangat terjangkau,” ujarnya.

“Begitu juga dengan keluarga Jakarta di daratan ketika membeli air di gerobak keliling itu harga membayar Rp70.000 per meter kubik, kira-kira satu bulan mengeluarkan Rp600.000 untuk konsumsi air bersih,” tuturnya.

Anies menyebut masyarakat yang memiliki akses PAM membayar tarif air yang relatif terjangkau daripada membeli air di gerobak keliling. 

“Nah sekarang dengan ada kios air PAM warga yang dulunya harus keluar uang Rp600.000-Rp700.000 per bulan sekarang cukup keluar uang RP125.000 per bulan karena harga per meter kubik hanya Rp3.550,” katanya.

Dia menegaskan negara menjamin hak dasar atas air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. 

“Air untuk kebersihan, harus baik, aman, terjangkau serta terjaga. Itu kira kira pesan dari Pasal 6 UU SDA nomor 17 tahun 2019. Jadi ini sejalan kita baru saja melalui bulan kemerdekaan,” kata Anies.

Anies memaparkan merdeka itu bukan sekadar menggulung kolonialisme. Kemerdekaan sejatinya menggelar keadilan sosial dan kesejahteraan, salah satunya akses air bersih bagi masyarakat.

“Kita ingat bahwa republik ini didirikan bukan sekedar menggulung kolonialisme tapi menggelar keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan air bersih adalah salah satu indikator dasar keadilan sosial,” tuturnya

Anies mengatakan air bersih ini merupakan hak dasar masyarakat. Maka dari itu ketersediaan air bersih merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah wilayah.

“Sesungguhnya sebuah kota itu muncul, komunitas itu muncul mulanya dari ketersediaan air, hampir selalu desa itu tumbuh karena ada sumber air, desa tumbuh menjadi kota karena sumber airnya yang mencukupi, tanpa ada sungai atau mata air maka tempat itu jarang sekali bisa menjadi sebuah perkotaan apalagi di area yang sering kali sulit,” kata Anies.

Anies mengatakan pemerintah harus berkomitmen dalam penyediaan akses air bersih bagi kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan komersial atau keuntungan finansial pihak tertentu.

“Jakarta adalah satu satunya kota yang dilalui 13 sungai karena itulah penting bagi kita semua secara serius memikirkan hak dasar warga jadi pesan saya pada PAM dan SDA untuk urusan air, hal yang mendasar seperti ini diperlukan kemauan dan kemampuan untuk memberikan layanan yang lengkap dan bicara air dan manfaat bukan keuntungan finansial komersial karena ini kebutuhan dasar bagi sebuah masyarakat, dan tanggung jawab dalam menyediakan air bersih adalah amanat konstitusial,” ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta menurut Anies berkomitmen secara bertahap dan terus meningkatkan pelayanan guna memastikan seluruh lapisan masyarakt dapat akses air bersih, khususnya bagi masyarakat dengan ekonomi relatif rendah.

“Yang paling kesulitan mendapat air bersih yaitu dua tempat, satu Kepulauan Seribu, kedua daerah yang belum ada jaringan perpipaan. Di dua tempat itu kami hadir memberikan layanan air bersih bersubsidi, kios air PAM dengan harga yang terjangkau,” katanya.

Anies memaparkan bantuan subsidi air bersih bagi masyarakat ekonomi rendah akan menekan biaya pengeluaran.

“Ini memiliki dampak yang cukup besar, biaya hidup turun, mereka tidak harus mengeluarkan uang ekstra untuk air bersih itu menjadi kebutuhan dasar bagi keluarga yang membutuhkan air bersih,” tuturnya.

Anies mengatakan terdapat Pergub untuk memastikan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta tanpa pandang strata ekonomi.

“Di samping itu semua ada 3 peraturan gubernur yaitu Pergub Nomor 16 Tahun 2020, Pergub Nomor 45 Tahun 2021, Pergub Nomor 52 Tahun 2021, dan revisi Pergub Nomor 47 Tahun 2021. Subsidi kemudian SWRO dan kios air ini solusi jangka pendek bukan permanen, kita harus pikirkan solusi permanen yang sustainable yakni jaringan perpipaan dan pemanfaatan sumber daya air, pengelolaan limbah sehingga jadi sumber berkelanjutan,” ujar Anies.

Anies mengatakan subsidi, SWRO, dan kios air merupakan strategi jangka pendek yang penting. Kendati demikian Pemprov DKI Jakarta akan berupaya untuk optimalisasi jangka panjang seperti pemerataan perpipaan yang berkelanjutan.

“Tapi jangka pendek subsidi itu penting, subsidi adalah komitmen pemerintahnya jalurnya untuk kepulan pakai SWRO untuk kawasan padat penduduk menggunakan kios air. Jangka panjang perpipaan merata dan pemanfaatan sumber air baku,” ucapnya.

Anies berharap agar seluruh warga DKI jakarta khususnya masyarakat berpendapatan rendah dapat akses air bersih dengan mudah dan terjangkau.

“Insya Allah seluruh warga jakarta bisa dapat akses air bersih terjangkau,” katanya.

Editor: Rizal Bomantama