Thailand Krisis Energi, Warga Diimbau Tak Gunakan Baju Tangan Panjang hingga Batasi Penggunaan AC
BANGKOK, iNews.id - Thailand menghadapi krisis energi akibat dampak perang di Timur Tengah. Pemerintah bahkan mengimbau warga untuk tidak menggunakan pakaian lengan panjang di kantor serta membatasi penggunaan pendingin udara (AC) sebagai bagian dari langkah penghematan listrik.
Kebijakan penghematan tersebut diumumkan pemerintah Thailand bersamaan dengan sejumlah langkah darurat lain, seperti pemberlakuan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi pegawai negeri sipil (PNS) serta pembatasan jam operasional stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Wakil Juru Bicara Pemerintah Lalida Periswiwatana mengatakan, pemerintah sedang mempelajari proposal Kementerian Energi untuk menerapkan langkah penghematan lebih ketat jika krisis energi semakin memburuk.
Kementerian Energi Thailand mengusulkan sejumlah aturan penghematan untuk gedung perkantoran, di antaranya mengatur suhu AC pada kisaran 24 hingga 26 derajat Celsius, mendorong penggunaan pakaian lengan pendek sebagai pengganti jas kecuali pada acara resmi, serta mengurangi konsumsi listrik secara umum.
Dampak Perang Timur Tengah, Pakistan Tutup Sekolah hingga Berlakukan WFH bagi Karyawan
Selain itu, instansi juga diminta mematikan lampu dan peralatan yang tidak diperlukan, mengaktifkan fitur hemat energi pada komputer, mematikan komputer saat tidak digunakan, serta membatasi penggunaan lift.
Pemerintah Thailand, lanjut Periswiwatana, juga berupaya menahan kenaikan harga bensin dan solar melalui subsidi dari Dana Minyak Nasional yang diperkenalkan pada awal Maret.
Perang Timur Tengah, Malaysia Pertahankan Harga BBM Subsidi Rp8.500 Selama 2 Bulan
Program subsidi tersebut berlaku selama 15 hari, namun tidak menutup kemungkinan untuk diperpanjang jika situasi energi global belum stabil.
Saat ini permintaan rata-rata harian produk minyak di Thailand mencapai sekitar 32,7 juta galon atau setara 148,6 juta liter. Sementara total cadangan minyak negara tersebut per 5 Maret hanya sekitar 9,5 miliar liter, sehingga pemerintah menilai kondisi ini cukup kritis dan membutuhkan pasokan minyak mentah impor dalam waktu dekat.
Editor: Anton Suhartono