BEIRUT, iNews.id - Lebanon semakin terjebak krisis politik pada Minggu (17/11/2019). Puluhan ribu warga Lebanon turun ke jalan-jalan di kota-kota besar di seluruh negara itu, di saat politisi kesulitan membentuk pemerintahan.
Para pendemo menuduh pimpinan politik melakukan korupsi dan menuntut reformasi sosial dan ekonomi serta layanan dasar yang memadai.
Warga Yahudi Kini Bisa Membeli Tanah dan Kuasai Tempat Ibadah di Tepi Barat
Krisis politik semakin memburuk setelah mantan menteri keuangan Mohammad Safadi menarik diri sebagai orang yang dipertimbangkan menjadi perdana menteri. Dalam pernyataan yang dirilis kantornya, Safadi mengatakan Perdana Menteri Sa'ad Al Hariri yang mengundurkan diri seharusnya diangkat lagi untuk menduduki jabatan itu.
Hariri berhenti pada 29 Oktober setelah protes yang berlangsung selama berminggu-minggu.
PM Hariri Mundur, AS Desak Lebanon Segera Bentuk Pemerintahan Baru
Pada Minggu (17/11/2019), Hariri menyalahkan protes dan ketidakbecusan pemerintahan pada partai Presiden Michel Aoun.
"Kebijakannya (Aoun) tidak bertanggungjawab terkait krisis nasional yang sedang melanda negara," kata Hariri, seperti dilaporkan Associated Press, Senin (18/11/2019).
Didemo 2 Pekan Penuh, PM Lebanon Saad Hariri Mundur
Partai Aoun menanggapi dengan menyatakan bahwa Hariri ingin mendominasi Kabinet baru.
Puluhan ribu orang terus melancarkan protes sementara politisi papan atas saling tuding. Massa di luar kantor perdana menteri meneriakkan, "Orang-orang itu ingin menjatuhkan rezim.''
Protes di Lebanon bebas dari kekerasan dibandingkan dengan protes di bagian lain dunia. Pejabat-pejabat militer berpatroli di jalan-jalan tetapi menyatakan tidak akan menghentikan protes.
"Kami tidak menghentikan siapa pun yang memrotes di alun-alun, tetapi kalau mereka ingin menutup jalan dan melecehkan orang, kami akan turun tangan," kata Panglima militer Jenderal Joseph Aoun.
Editor: Nathania Riris Michico