Prancis Akan Berlakukan Lagi Wajib Militer untuk Warga Usia 16 Tahun

PARIS, iNews.id - Pemerintah Prancis mengajukan usulan untuk mengadakan wajib militer bagi seluruh warga berusia 16 tahun. Hal ini bertujuan agar para pemuda memiliki rasa nasionalisme lebih tinggi.

Presiden Prancis Emmanuel Macron pertama kali mengajukan usulan mengenai wajib militer tersebut dalam kampanye pemilihan presiden pada 2017. Usulan ini bisa dilakukan dengan kegiatan di bidang militer atau kemasyarakatan.

"Saya ingin agar seluruh warga muda Perancis mengalami, meski hanya dalam waktu yang singat, kehidupan militer, menjalani wajib militer secara universal dalam jangka yang tidak lama," kata Macron saat itu, seperti dilaporkan Australia Plus ABC.

Saat ini usulan itu diperlunak dan para peserta bisa memilih untuk melayani di militer atau melakukan kerja di sebuah komunitas. Program ini diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 2,5 miliar dolar Australia setiap tahun atau sekitar Rp25 triliun, dengan dana awal dari pemerintah sebesar adalah 2,8 miliar dolar Australia atau sekitar Rp29 triliun.

Wajib militer di Prancis dihentikan pada 1996 ketika Macron berusia 18 tahun. Hal itu membuatnya menjadi satu-satunya presiden Prancis yang tidak pernah menjalani wajib militer.

Program wajib militer nasional ini akan dilakukan dalam dua tahap, yang pertama wajib dan yang kedua sukarela. Fase pertama akan dilakukan selama musim liburan sekolah yang biasanya berlangsung pada Juli hingga Agustus setiap tahun.

Program itu dilakukan selama satu bulan dengan fokus pada kegiatan kemasyarakatan. Hal ini bisa berbentuk kegiatan amal, menjadi guru sukarela, atau terlibat dalam kegiatan militer seperti pemadam kebakaran atau polisi.

Fase kedua diperuntukkan bagi warga yang berusia di bawah 25 tahun dan bersifat sukarela. Fase ini berlangsung selama tiga bulan hingga setahun.

Peserta akan bisa bekerja di lembaga keamanan atau pertahanan, atau menjadi relawan di bidang sosial, lingkungan, atau budaya.

Konsultasi dengan warga muda, orangtua, pemerintah lokal, dan serikat guru akan dilakukan pada Oktober sebelum keputusan akhir mengenai bagaimana fase pertama ini akan dilakukan.

Sebuah kelompok kerja yang menangani masalah ini menyatakan, wajib militer tersebut bisa dimulai musim panas 2018. Pada 2026 diperkirakan sekitar 700 ribu warga muda Prancis akan berpartisipasi.

Konstitusi Prancis tidak mengizinkan negara memaksa sebagian besar penduduknya menghabiskan waktu jauh dari rumah mereka, kecuali bila diperlukan untuk pertahanan nasional.

Menuruit BBC, 14 organisasi pemuda di sana menentang program ini bahkan ketika belum diumumkan. Banyak pihak menyebut para pemuda harus memiliki kebebasan memilih.

"Memilih sebuah komitmen adalah sama pentingnya dengan komitmen itu sendiri, atau malah lebih penting," ucap seorang warga.

Namun survey yang dilakukan YouGov menunjukkan, sebanyak 60 persen warga Prancis berpendapat wajib militer bagi warga muda adalah hal yang baik.