HONG KONG, iNews.id - Pemimpin Hong Kong Carrie Lam tak akan menoleransi lagi kerusuhan akibat demonstrasi. Otoritas akan menindak tegas demonstran yang melanggar.
Lam mengatakan itu dalam konferensi pers, Selasa (9/6/2020), bertepatan dengan 1 tahun peringatan demonstrasi pro-demokrasi.
Ini Daftar Negara yang Hukum Mati dan Rampas Aset Koruptor, Bagaimana dengan Indonesia?
Demonstrasi tersebut membawa Hong Kong ke titik terendah sejak wilayah itu diserahkan dari Inggris ke China pada 1997.
Mulanya unjuk rasa itu digelar menuntut pencabutan UU ekstradisi yang memungkinkan para penjahat Hong Kong menjalani proses hukum di China. Namun tuntutan melebar menjadi desakan penerapan praktik demokrasi lebih luas, termasuk dalam pemilihan pemimpin Hong Kong.
Parlemen Hong Kong Sahkan UU Lagu Kebangsaan China, Pukulan Telak bagi Aktivis Prodemokrasi
Selama ini China masih punya andil besar dalam menentukan pemimpin Hong Kong. Tak heran jika Lam disebut-sebut sebagai boneka Beijing.
Pada akhir Mei, parlemen China menyetujui rencana untuk memberlakukan undang-undang (UU) keamanan nasional di Hong Kong.
China Tak Akan Mundur Terapkan UU Keamanan di Hong Kong
China menjadikan pembahasan UU tersebut sebagai agenda prioritas dalam sudang tahunan Kongres Rakyat Nasional (NPC).
UU itu akan menghukum siapa saja yang berupaya mendorong pemisahan Hong Kong dari China, pelaku subversi, terorisme, dan tindakan-tindakan yang membahayakan keamanan nasional, serta memungkinkan agen-agen keamanan China beroperasi secara terbuka di Hong Kong. Lam menyambut baik keputusan NPC tersebut.
AS Tuduh China Ingin Berangus Hak Warga Hong Kong
Editor: Anton Suhartono