Pemerintah Belanda Tumbang, PM Mark Rutte Mengundurkan Diri gara-gara Masalah Imigran

DEN HAAG, iNews.id – Pemerintah Belanda tumbang pada Jumat (7/7/2023) setelah koalisi partai yang berkuasa gagal mencapai kesepakatan soal pembatasan imigran di negeri kincir angin itu. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pun mengumumkan untuk meletakkan jabatan kabinetnya. 

Kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh kelompok oposisi yang langsung menyerukan untuk pemilihan umum yang baru, bahkan sebelum Rutte mengumumkan secara resmi pengunduran dirinya.

Baca Juga

Israel Akan Caplok Tepi Barat, Ini 4 Bentuk Perlawanan Hamas

Krisis politik di Belanda kali ini dipicu oleh dorongan VVD, partai berhaluan konservatif yang dipimpin Rutte, untuk membatasi aliran pencari suaka ke Belanda. Usulan tersebut ditolak oleh dua dari empat partai koalisi pemerintah.

“Bukan rahasia lagi bahwa mitra koalisi memiliki pendapat yang berbeda tentang kebijakan imigrasi. Sayangnya, hari ini kami harus menyimpulkan bahwa perbedaan itu menjadi tidak dapat diatasi,” kata Rutte dalam konferensi pers yang disiarkan televisi seperti dikutip The Associated Press (AP).  

Baca Juga

Pidato Emosional, Raja Belanda Willem-Alexander Minta Maaf atas Perbudakan Masa Penjajahan

“Oleh karena itu saya akan mengajukan pengunduran diri seluruh kabinet kepada raja,” ujarnya.

Ketegangan memuncak pada pekan ini, ketika Rutte meminta dukungan kepada koalisinya atas RUU yang dibuat untuk membatasi masuknya anak-anak pengungsi perang yang sudah berada di Belanda. RUU itu bakal membuat keluarga pengungsi menunggu setidaknya dua tahun sebelum mereka dapat bersatu dengan anak-anak mereka.

Baca Juga

Belanda Minta Warganya Segera Tinggalkan Rusia

Rancangan regulasi itu tidak didukung oleh Persatuan Kristen berhaluan tengan dan Partai D66 yang liberal. Kedua partai itu tidak suka dengan kebijakan imigrasi yang terlalu keras. Proses pembahasan RUU menemui jalan buntu.

Baca Juga

PM Belanda Akui Kemerdekaan RI, Prabowo Subianto: Akan Lebih Baik Disertai Minta Maaf

Kendati sudah tumbang, koalisi Rutte tetap akan menjalankan fungsi sebagai pemerintah sementara sampai pemerintahan baru terbentuk setelah pemilu yang baru digelar. Proses ini biasanya memakan waktu berbulan-bulan.

Kantor berita ANP melaporkan, Komisi Pemilihan Umum Belanda menyatakan bahwa pemilu mungkin baru bisa digelar setelah pertengahan November.

Baca Juga

Belanda Akhirnya Akui Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945

Dengan menyandang status sebagai pemerintah sementara, Kabinet Rutte kini tidak dapat lagi memutuskan kebijakan baru pemerintah. Akan tetapi, sang perdana menteri mengatakan, kondisi tersebut tidak akan memengaruhi dukungan Belanda untuk Ukraina.

Permohonan suaka di Belanda melonjak lebih dari 30 persen dibandingkan dengan tahun lalu menembus 46.000 aplikasi. Amsterdam pun telah memproyeksikan jumlah tersebut dapat meningkat menjadi lebih dari 70.000 aplikasi pada tahun ini, melampaui rekor tertinggi sebelumnya pada 2015.

Situasi ini semakin membebani fasilitas suaka yang dimilik Belanda. Selama beberapa bulan tahun lalu, ratusan pengungsi terpaksa tidur di tempat yang tak layak. Mereka hanya mendapatkan sedikit atau bahkan tanpa akses air minum, fasilitas sanitasi, atau perawatan kesehatan.

Rutte pun berjanji akan memperbaiki kondisi fasilitas tersebut, terutama dengan mengurangi jumlah pengungsi yang mencapai Belanda. Namun dia gagal mendapatkan dukungan dari mitra koalisi yang merasa kebijakannya terlalu jauh dari yang diharapkan.

Rutte adalah pemimpin pemerintahan terlama dalam sejarah Belanda. Politikus berumur 56 tahun itu juga menjadi kepala pemerintahan paling senior di Uni Eropa setelah Viktor Orban dari Hongaria. Dia diperkirakan kembali memimpin Partai VVD pada pemilihan berikutnya.

Koalisi Rutte saat ini, yang mulai berkuasa pada Januari 2022, adalah pemerintahannya yang keempat berturut-turut sejak dia menjadi perdana menteri pada Oktober 2010.

Editor: Ahmad Islamy Jamil