Netanyahu Janji Caplok Tepi Barat, Palestina Mengecam

YERUSALEM, iNews.id - Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berjanji akan menganeksasi semua permukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat jika terpilih kembali dalam pemilihan umum (pemilu) Israel.

Israel bakal melangsungkan pemilu pada Selasa (9/4) dan Netanyahu akan bersaing dengan partai berhaluan kanan yang mendukung pencaplokan sebagian dari Tepi Barat.

AS Ancam Negara Ini karena Membeli Jet Tempur Siluman Su-57 Rusia

Permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional, namun Israel membantahnya.

Bulan lalu, Amerika Serikat (AS) mengakui bahwa Dataran Tinggi Golan, yang direbut Israel dari Suriah pada 1967, sebagai wilayah Israel.

Israel memukimkan sekitar 400.000 warga Yahudi di permukiman Tepi Barat, dan 200.000 lainnya tinggal di Yerusalem Timur. Sementara itu, ada sekitar 2,5 juta warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat.

Palestina ingin mendirikan negara di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

Apa yang terjadi pada permukiman-permukiman tersebut merupakan salah satu isu yang paling diperselisihkan antara Israel dan Palestina — Palestina menyatakan keberadaan permukiman membuat negara independen di masa depan mustahil diwujudkan.

Di sisi lain, Israel menyebut Palestina menggunakan isu permukiman sebagai dalih untuk menghindari perundingan damai langsung. Negara tersebut mengklaim permukiman bukan benar-benar hambatan bagi perdamaian dan bisa dinegosiasikan.

Apa yang dikatakan Netanyahu?

Dalam sebuah wawancara di televisi Israel, Netanyahu menajawab alasan dirinya belum memperluas kedaulatan Israel ke permukiman besar di Tepi Barat.

"Anda bertanya apakah kita melangkah ke tahap berikutnya — jawabannya ya, kita akan melangkah ke tahap berikutnya," ujarnya.

"Saya akan memperluas kedaulatan (Israel) dan saya tidak membeda-bedakan antara blok permukiman dan permukiman yang terisolasi," kata dia, seperti dilaporkan BBC, Senin (8//4/2019).

Sementara itu, seorang juru bicara pemimpin Palestina Mahmoud Abbas mengecam pernyataan Netanyahu.

"Kebijakan dan pengumuman apa pun tidak akan mengubah fakta. Permukiman itu ilegal dan mereka akan disingkirkan," kata juru bicara, seperti dikutip Reuters.

Apa latar belakang politik pernyataan Netanyahu?

Partai Netanyahu, Likud, yang berhaluan kanan, sedang bersaing ketat dengan aliansi partai kanan-tengah Biru dan Putih.

Namun partai lainnya, yang beberapa diantaranya mendukung pencaplokan wilayah permukiman Tepi Barat, bisa menjadi kingmaker ketika mereka berusaha membentuk koalisi pemerintahan.

Dalam partai Likud yang dipimpin Netanyahu, 28 dari 29 anggota parlemen yang mencalonkan diri untuk dipilih kembali menyatakan kepada media bahwa mereka mendukung pendekatan ini. Hingga saat ini, sang perdana menteri adalah satu-satunya pengecualian.

Bagaimana situasi perundingan damai Israel-Palestina?

Pemerintahan Presiden Donald Trump sedang bersiap-siap untuk mengungkap rencana perdamaian di Timur Tengah yang sejak lama ditunggu-tunggu. Pejabat AS menyebut perundingan ini akan berlaku adil.

Bagaimanapun, pemerintahan Trump melakukan serangkaian tindakan yang membuat marah Palestina dan secara umum memihak Israel.

Pada 2017, Trump mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang kontradiktif dengan kebijakan resmi AS selama puluhan tahun.

Menanggapi hal tersebut, Abbas memutuskan hubungan dengan AS, dan menyebut AS tidak bisa lagi menjadi perantara perdamaian.

Tahun lalu, AS berhenti berkontribusi ke Agensi Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), yang membantu para pengungsi Palestina sejak 1949.

Pada Maret lalu, Trump secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

Pada Sabtu (6/4), dalam pidato di pertemuan Koalisi Yahudi Partai Republik, dia memperingatkan bahwa jika partai Demokrat menang di pemilu 2020, Israel bisa "diabaikan", dalam upaya membujuk kelompok Yahudi untuk mendukung pemilihannya kembali.

Perundingan damai antara Israel dan Palestina menemui jalan buntu sejak 2014, ketika upaya yang diperantarai AS untuk mencapai kesepakatan, gagal.

Editor: Nathania Riris Michico