Krisis Rohingya, Oxford Tarik Penghargaan Aung San Suu Kyi

LONDON, iNews.id – Kota Oxford, Inggris, akhirnya menarik penghargaan 'Freedom of The City of Oxford' yang diberikan kepada tokoh demokrasi Mynamar Aung San Suu Kyi pada 1997.

Penarikan penghargaan itu sebagai respons atas krisis di Rakhine yang menyebabkan 620.000 lebih warga etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

Anggota Dewan Kota Oxford pada Oktober lalu sudah melakukan voting awal untuk menarik penghargaan. Dilanjutkan dengan voting pada Senin 27 November 2017 yang hasilnya menarik secara permanen penghargaan itu dari Suu Kyi.

Dijelaskan dewan Oxford dalam akun Twitter @OxfordCity, saat itu pihaknya memberikan penghargaan karena Suu Kyi mampu merefleksikan nilai-nilai toleransi sebagaimana diusung oleh Oxford.

"Hari ini kami kami mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk melepas kehormatan tertinggi kota ini karena kelambanannya dalam menghadapi penindasan terhadap kelompok minoritas Rohingya," kata penasehat Kota Oxford, Mary Clarkson, seperti dikutip dari BBC, Selasa (28/11/2017).

Menurut dia, Oxford memiliki tradisi yang panjang sebagai kota yang menghormati perbedaan dan humanis.

"Reputasi itu sudah dinodai dengan memberikan penghargaan kepada seseorang yang buta dengan kekerasan. Kami berharap hari ini kami bisa memberikan suara yang kecil ini kepada pihak lain yang terpanggil untuk memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) dan keadilan bagi etnis Rohingya," tambahnya.

BBC juga melaporkan bahwa Kampus St Hugh, Oxford, tempat Suu Kyi menimba ilmu juga sudah melepas foto perempuan penerima hadiah Nobel Perdamaian itu.

Keputusan untuk menarik penghargaan Oxford ini dilakukan bersamaan dengan kunjungan Paus Fransiskus ke Myanmar. Paus Fransiskus berharap kunjungannya itu bisa memberi perubahan atas konflik yang disebut panel HAM PBB sebagai kasus kejahatan kemanusiaan yang berat itu.

Suu Kyi menerima penghargaan Oxford juga karena perannya dalam memperjuangkan demokrasi di Burma (sekarang Myanmar), negara yang kala itu berada di bawah kendali penuh militer.

Editor: Anton Suhartono