Kongres AS Minta Akses Senjata Nuklir Israel, Berapa Jumlah Hulu Ledaknya?
WASHINGTON, iNews.id - Kongres Amerika Serikat (AS) mendesak akses penuh terhadap rahasia program nuklir Israel, termasuk jumlah hulu ledak yang dimiliki negara tersebut. Lebih dari 30 anggota DPR dari Partai Demokrat meminta pemerintahan Donald Trump untuk membuka informasi sensitif yang selama ini diselimuti kebijakan ambiguitas.
Dalam surat yang dikirim kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Marco Rubio, para legislator menekankan pentingnya transparansi di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, khususnya konflik antara AS-Israel dengan Iran.
Mereka secara khusus meminta rincian jumlah senjata nuklir Israel, hulu ledak, serta sistem peluncur yang dimiliki. Selain itu, Kongres juga menuntut kejelasan apakah Israel telah membagikan doktrin nuklirnya kepada pemerintah AS, termasuk garis merah penggunaan senjata pemusnah massal tersebut.
“Kongres memiliki tanggung jawab konstitusional untuk sepenuhnya mengetahui keseimbangan nuklir di Timur Tengah, risiko eskalasi oleh pihak mana pun, serta rencana darurat pemerintah,” demikian isi surat para politisi Demokrat.
Rahasia Puluhan Tahun Senjata Nuklir Israel Bakal Dibongkar, DPR AS Desak Trump Buka-bukaan
Sorotan juga diarahkan pada fasilitas nuklir di Kota Dimona. Para anggota DPR mempertanyakan apakah lokasi tersebut memproduksi bahan fisil seperti plutonium yang dapat digunakan untuk membuat bom nuklir.
Selama puluhan tahun, pemerintah AS mempertahankan kebijakan tidak membenarkan maupun menyangkal kepemilikan senjata nuklir oleh Israel. Namun, para legislator menilai pendekatan itu kini menghambat upaya nonproliferasi di Timur Tengah dan meningkatkan risiko salah perhitungan yang bisa berujung eskalasi besar.
Nah, Puluhan Anggota DPR AS Desak Trump Jelaskan Program Senjata Nuklir Israel
Mereka juga mengutip berbagai bukti publik, termasuk pengungkapan oleh Mordechai Vanunu pada 1986 serta laporan intelijen AS sejak 1970-an yang menyimpulkan Israel memiliki senjata nuklir. Pernyataan mantan Menteri Pertahanan AS Robert Gates yang mengakui hal tersebut turut menjadi dasar desakan.
Editor: Anton Suhartono