Kesuksesan Penyelenggaraan Pemilu Indonesia Layak Dibanggakan

KUALA LUMPUR, iNews.id, - Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Indonesia tidak luput dari perhatian PM Malaysia Mahathir Mohamad. Dalam pandangannya, Indonesia sukses menyelenggarakan pesta demokrasi itu. Dengan wilayah sangat luas dan penduduk mencapai 240 juta, Indonesia dapat menggelar pemilu serentak yang berjalan damai tanpa kerusuhan.

”Jelas sekali Indonesia sukses menggelar pemilu, meskipun dihadapkan pada faktor itu (wilayah yang amat luas),” kata Mahathir dalam wawancara eksklusif dengan iNews TV, KORAN SINDO, dan SINDONews.com di Kuala Lumpur, Jumat (3/5/2019).

Meski AS dan China Berseteru, Xi Jinping Akan Datang ke Gedung Putih

Mengenai siapa yang akan terpilih sebagai Presiden Indonesia, Mahathir berharap hubungan kedua negara dapat terus berjalan baik. Kerja sama Indonesia-Malaysia bahkan dipercaya dapat menjadikan keduanya berada di tempat utama peta perdagangan ASEAN.

Mahathir juga menyorot maraknya hoaks di media sosial pada masa kampanye pemilu. Fenomena ini, menurut dia, tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di mana-mana termasuk di Malaysia. Berikut pandangan Mahathir:

1 Tahun Usia Pemerintahan, Mahathir: Saya Tak Lebih Buruk dari Donald Trump

Indonesia baru saja menggelar Pemilu 2019. Sebagai pemimpin negara yang memperhatikan dinamika politik Indonesia, bagaimana tanggapan Tun terhadap pesta demokrasi itu?

Yang pertama, Indonesia jauh lebih besar (dari Malaysia) dengan 240 juta rakyatnya tinggal di 17.000 pulau, (kondisi ini dalam penyelenggaraan pemilu) berdampak kepada perhitungan suara. Tetapi, rakyat Indonesia memiliki rasa kebangsaan yang sangat kuat dan mereka masih memegang kuat bahwa mereka adalah bagian dari Bangsa Indonesia.

Namun demikian, pendapat politik mereka berlainan dan di dalam demokrasi bisa tumbuh pihak-pihak yang berlawanan di dalam pemilu. Tapi itu tidak mengapa. Jika dibandingkan orang Indonesia dengan negara lain (terkait pemilu), orang Indonesia memiliki rasa kebangsaan yang lebih tinggi.

Soal estafet kepemimpinan di Indonesia, meskipun belum ada hasil resmi diumumkan KPU, bagaimana Tun melihatnya?

Untuk mengadakan pemilu di negara yang begitu besar, yang memiliki kepulauan yang banyak, merupakan hal yang sulit dilakukan. Tapi, jelas sekali Indonesia sukses menggelar pemilu, meskipun dihadapkan pada faktor itu (wilayah yang amat luas). Kesuksesan penyelenggaraan pemilu adalah hal yang layak dibanggakan oleh rakyat Indonesia.

Kita lihat juga selama pemilu tidak ada kerusuhan. Biasanya di penyelenggaraan pemilu di suatu negara ada saja kerusuhan, pembunuhan dan sebagainya. Tetapi, pemilu di Indonesia aman. Hal biasa biasa ada tuduhan penyelewengan atau perbuatan yang tidak mengikuti peraturan tetapi hal ini akan bisa diatasi.

Dengan estafet kepemimpinan ini, kerja sama apa yang diharapkan kembali terjalin?

Banyak sekali bidang untuk dikerjasamakan, terutama perdagangan, industri kalau kita petakan, kita akan mendapat pasar yang lebih besar. Pasar di Malaysia kecil, hanya 30 juta (jumlah penduduk Malaysia). Tapi, Indonesia 240 juta. Jadi, Indonesia pasar yang besar meski pendapatan kurang (di bawah Malaysia), tetapi jumlah mereka (penduduk Indonesia) banyak.

Kalau kita bekerja sama, Indonesia-Malaysia dengan memanfaatkan jumlah penduduk di ASEAN sebanyak 650 juta, kita bisa mendapat tempat utama di peta perdagangan ASEAN.

Sebagai saudara terdekat, negara tetangga Indonesia, menurut Tun seharusnya seperti apa sosok pemimpin Indonesia untuk saat ini?

Dalam sistem demokrasi, pemimpin mesti populer. Tapi, tidak boleh terlalu populer karena kalau kita mengikuti kehendak mayoritas mungkin keinginan mereka itu tidak baik untuk negara. Pemimpin mesti memisahkan yang baik dengan yang buruk dan mendengarkan yang baik serta berani melaksanakan yang baik, walaupun dia kurang populer di khalayak ramai. Itu menjadi satu yang penting bagi pemimpin di suatu negara demokratis.

Pada 1998, Indonesia mengalami era reformasi yang ditandai dengan perubahan politik sangat tajam. Sebagai negara tetangga, perpolitikan Indonesia tentunya menjadi concern Malaysia. Bagaimana menurut Tun?

Perubahan-perubahan terjadi di Indonesia. Tapi, tidak mengubah Malaysia yang selalu ingin hubungan negara tetangga selalu baik. Kita menghargai cara negara tetangga memilih demokrasi atau otokrasi, karena itu adalah hak Indonesia, kita tidak berhak campur tangan atau berpendapat tentang siapa yang sepatutnya untuk memerintah.

Kalau Indonesia memilih otokrasi maka itulah pilihan Indonesia. Kalau pilih demokrasi, itu juga pilihan Indonesia. Dan kita (Malaysia), apapun keputusan Indonesia (tidak mencampuri), sehingga jalinan hubungan dengan negara tetangga lebih baik.

Pada masa kampanye menjelang pemilu, salah satu masalah utama di Indonesia adalah hoaks atau berita bohong. Apakah isu itu juga menjadi masalah di sini?

Ini (membanjirnya hoaks) terjadi di Malaysia dan di mana-mana. Fake news (berita bohong) ini terjadi karena social media. Dulu (sebelum era media sosial) berita (yang disebar ke masyarakat) harus melewati editor dan sebagainya (terlebih dahulu).

Tapi, sekarang setiap orang bisa mengeluarkan pendapatnya melalui social media. Dan, dengan pengguna (media sosial) yang begitu banyak tentu di antaranya ada yang salah mempergunakan. Tetapi saya yakin rakyat paham dalam membedakan mana yang benar mana yang tidak.

Tun pernah menjabat PM selama 22 tahun (1981 – 2003) saat belum ada media sosial. Kini Tun menjabat kembali dengan media sosial telah marak. Ada perbedaan nyata yang dirasakan?

Ya, social media membuka peluang kepada mereka yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan pendapat yang tidak benar. Tapi, social media juga memberikan ruang bagi pemerintah atau pihak-pihak untuk menyampaikan (menjelaskan) kabar terkait kepentingan mereka. Jadi penggunaan social media ini kembali kepada kita.* (bersambung).

Editor: Zen Teguh