Jenderal Pelaku Kudeta Dapat Sanksi Inggris dan Kanada, Pendemo Myanmar Senang

NAYPYITAW, iNews.id – Inggris menjatuhkan sanksi kepada tiga jenderal Myanmar, Kamis (18/2/2021), menuduh mereka melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serius terkait dengan kudeta militer di negara Asia Tenggara itu. 

Tuduhan tersebut meliputi pelanggaran hak untuk hidup, hak kebebasan berkumpul, hak untuk tidak ditangkap dengan sewenang-wenang, dan hak kebebasan berekspresi.

Baca Juga

Meski Sekutu Sejati, Mengapa Pentagon Tingkatkan Ancaman Mata-mata Israel ke Tingkat Tertinggi?

"Kami, bersama sekutu internasional meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas pelanggaran HAM, dan mengejar keadilan bagi rakyat Myanmar,” kata Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, dikutip Reuters, Jumat (19/2/2021).

Sanksi yang diberikan Inggris yakni segera memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap tiga anggota militer Myanmar. Mereka adalah Menteri Pertahanan, Mya Tun Oo; Menteri Dalam Negeri, Soe Htut, dan; Wakil Menteri Dalam Negeri, Than Hlaing.

Baca Juga

Menlu RI dan Singapura Bertemu Bahas Situasi Myanmar, Desak Semua Pihak Dialog

Pada hari yang sama, Kanada juga menjatuhkan sanksi serupa dengan Inggris kepada sembilan pejabat militer Myanmar. Kanada menyebut kudeta oleh militer dilakukan dengan penahanan massal dan pembatasan kebebasan demokrasi.