Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Terungkap! AS Beri Syarat Saudi Berdamai dengan Israel untuk Lanjutkan Perjanjian Nuklir
Advertisement . Scroll to see content

Israel Gerah AS dan Arab Saudi Teken Perjanjian Nuklir

Kamis, 23 Juli 2026 - 17:22:00 WIB
Israel Gerah AS dan Arab Saudi Teken Perjanjian Nuklir
Para politisi Israel menentang keras perjanjian kerja sama nuklir sipil Amerika Serikat dengan Arab Saudi (Foto: AP)
Advertisement . Scroll to see content

TEL AVIV, iNews.id - Para politisi Israel menentang keras perjanjian kerja sama nuklir sipil Amerika Serikat (AS) dengan Arab Saudi. Negara Yahudi itu menilai perjanjian tersebut membuka peluang Saudi membangun reaktor nuklir menggunakan teknologi AS.

Selain itu Saudi dianggap bisa memperkaya uranium secara berlebihan, memicu kekhawatiran baru dimulainya perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah.

Padahal, kesepakatan yang diberi nama Perjanjian 123 tersebut dan diumumkan oleh Menteri Energi AS Chris Wright pada Rabu (22/7/2026), bertujuan untuk memungkinkan Saudi mengembangkan program nuklir sipil.

Para pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Katz, maupun Menlu Gideon Saar, sejauh ini belum memberikan komentar resmi. Namun para politisi lain sudah mulai mengungukapkan penolakan.

"Perjanjian nuklir yang disepakati dengan Arab Saudi, tanpa sepengetahuan Israel, merupakan kegagalan strategis serius yang membahayakan keamanan kita," kata tokoh oposisi Israel yang juga mantan perdana menteri, Naftali Bennett, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (23/7/2026).

Mantan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman mengatakan, program nuklir sipil Saudi akan berujung pada senjata nuklir dan menyebabkan perlombaan senjata gila-gilaan di seluruh Timur Tengah.

Dia menegaskan, Israel harus menentang kesepakatan tersebut dan melobi Kongres AS membatalkannya. Israel diyakini sebagai satu-satunya pemilik senjata nuklir di Timur Tengah. 

Perjanjian nuklir sipil AS-Arab Saudi telah dirintis selama bertahun-tahun, termasuk di masa pemerintahan Presiden Joe Biden.

Namun, belum ada kesepakatan yang tercapai hingga saat ini, salah satunya karena penolakan dari kelompok-kelompok nonproliferasi.

Editor: Anton Suhartono

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut