Iran Sebut AS Serang Permukiman Warga Sipil Pakai Rudal Baru, Meledak di Udara

TEHERAN, iNews.id - Iran menuduh Amerika Serikat (AS) menggunakan senjata baru untuk menyerang permukiman sipil di hari pertama serangan gabungan bersama Israel pada 28 Februari lalu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran Esmail Baghaei sebelumnya menjelaskan secara rinci serangan rudal AS terhadap gedung olahraga di Kota Lamerd, Provinsi Fars, pada 28 Februari. Serangan itu menewaskan 24 orang, termasuk seorang bocah perempuan berusia 2 tahun.

Baca Juga

3 Strategi Mojtaba Khamenei untuk Menjamin Masa Depan Timur Tengah

Dalam posting-an di X, Baghaei mengatakan serangan itu menggunakan sistem senjata baru melibatkan rudal yang meledak di udara.

"(Melepaskan) Peluru tungsten berkecepatan tinggi menghantam area tersebut ke segala arah dengan kekuatan yang menghancurkan," kata Baghaei.

Baca Juga

Netanyahu Akui Trump Sulit Dipengaruhi soal  Perang Iran

Dia menegaskan, dampak serangan tersebut bukan faktor kesalahan, melainkan sudah diperhitungkan sebelumnya.

Serangan seperti itu, lanjut dia, merupakan kejahatan perang yang nyata dan tercela.

Baca Juga

AS Kembali Serang Iran, Peluncur Rudal hingga Kapal Pemasang Ranjau Jadi Target

Dalam pertemuan dengan Mousa Mousavi, anggota parlemen perwakilan Kota Mehr dan Lamerd, Baghaei mendapat penjelasan rinci.

Dijelaskan, rudal-rudal tersebut meledak di udara sebelum mengenai sasaran, melepaskan 180.000 butir peluru tungsten berkecepatan tinggi yang menghantam area tersebut ke segala arah dengan kekuatan menghancurkan.

Baca Juga

Menlu Iran Araghchi Ditolak Masuk AS, Batal Ikut Sidang Dewan Keamanan PBB

"Tidak ada lagi keraguan bahwa AS sengaja menargetkan lingkungan perumahan dan gedung olahraga sipil di Lamerd. Ini bukan kesalahan, ini keputusan yang diperhitungkan untuk menguji daya hancur sistem senjata baru terhadap warga sipil Iran," katanya, di X.

Dia menegaskan pihak yang memerintahkan dan melaksanakan serangan tersbeut harus dimintai pertanggungjawaban di hadapan pengadilan yang berwenang.

Editor: Anton Suhartono