Iran Beri Syarat Selat Hormuz Bisa Dibuka Terus, Apa Itu?

TEHERAN, iNews.id - Iran menegaskan Selat Hormuz dibuka bukan karena tekanan Amerika Serikat (AS), melainkan hasil gencatan senjata, baik di negaranya maupun Lebanon.

Sebelumnya Presiden AS Donald Trump mengatakan Selat Hormuz telah dibuka sepenuhnya, seolah permasalahan dengan Iran telah selesai.

Baca Juga

Rusia Tetap Siap Terima Uranium yang Diperkaya dari Iran, AS Tak Berminat

Ketua parlemen Iran Mohammad Bahger Ghalibaf menegaskan, Selat Hormuz akan ditutup kembali jika gencatan senjata berakhir dan tak ada kemajuan dalam kesepakatan damai.

Dia juga menyoroti pemblokaden AS atas kapal-kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Tindakan itu, kata Ghalibaf, hanya akan memperburuk keadaan. Trump sebelumnya mengatakan, pemblokadean terhadap pelabuhan Iran tetap berlaku sampai kesepakatan damai dengan AS dicapai.

Baca Juga

Trump Berterima Kasih kepada Iran: Pembukaan Selat Hormuz Hari Penting bagi Dunia

Jika blokade atas pelabuhan Iran berlanjut, kata dia, Selat Hormuz tidak akan terus dibuka. Jalur perairan penting bagi lalu lintas energi dunia itu dibuka hanya atas persetujuan dan izin dari otoritas Iran.

"Apakah Selat itu terbuka atau tertutup dan peraturan yang mengaturnya, akan ditentukan oleh situasi di lapangan, bukan media sosial," kata Ghalibaf.

Baca Juga

Iran Terapkan 2 Aturan Baru di Selat Hormuz, Apa Saja?

Sementara itu seorang sumber pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters, ada dua perbedaan utama antara Iran dan AS dalam mencapai kesepakatan damai, salah satunya nuklir. 

Hal lain yang menjadi ganjalan adalah Selat Hormuz. Pejabat tersebut mengatakan, menjaga selat tetap terbuka akan bergantung pada kepatuhan AS terhadap perjanjian gencatan senjata.

Dia menambahkan, Iran terbuka untuk perundingan putran kedua dengan AS dimediasi oleh Pakistan.

Selain itu Iran juga siap dengan opsi memperpanjang gencatan senjata 2 minggu yang akan berakhir pekan depan, guna memungkinkan lebih negosiasi lebih banyak tentang sanksi dan kompensasi terkait perang.

Editor: Anton Suhartono