Hemat BBM! Sri Lanka Jatah Bensin untuk Motor 5 Liter Sehari, Mobil 15 Liter

KOLOMBO, iNews.id - Sri Lanka menerapkan langkah drastis demi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah dampak perang Timur Tengah. Pemerintah bahkan membatasi penggunaan BBM dengan jatah hanya 5 liter per hari untuk sepeda motor dan 15 liter untuk mobil pribadi.

Kebijakan penjatahan BBM ini menjadi bagian dari upaya besar negara tersebut dalam menghemat energi. Warga diwajibkan mendaftar Kartu Bahan Bakar Nasional untuk mengontrol pembelian, meski aturan ini menuai keluhan karena dinilai terlalu membatasi kebutuhan harian.

Baca Juga

Kenapa Iran Memiliki Banyak Kartu yang Dimainkan untuk Menang Perang?

Kedahsyatan dampak perang Timur Tengah memang mulai dirasakan Sri Lanka. Negara Asia Selatan itu pun memberlakukan serangkaian kebijakan baru demi menghemat energi dan bahan bakar minyak (BBM).

Mekanisme penjatahan BBM sendiri bukan hal baru bagi Sri Lanka. Kebijakan ini pertama kali diterapkan pada 2022 saat negara tersebut dilanda krisis ekonomi terburuk, yang menyebabkan kehabisan cadangan devisa dan ketidakmampuan mengimpor barang-barang penting, termasuk bahan bakar.

Baca Juga

Perang Timur Tengah, Negara Ini Liburkan Kampus dan Sekolah hingga Batasi Pembelian BBM

Sebagai informasi, hampir 90 persen dari seluruh minyak dan gas yang mengalir melalui Selat Hormuz ditujukan untuk Asia, yang merupakan kawasan pengimpor minyak terbesar di dunia. Kondisi ini membuat negara-negara di kawasan sangat rentan terhadap gejolak pasokan energi global.

Kebijakan lain yang diterapkan adalah memangkas hari kerja dalam sepekan menjadi 4 hari, dari sebelumnya 5 hari. 

Baca Juga

Buntut Perang Timur Tengah, Filipina Terapkan Kerja 4 Hari Seminggu demi Hemat Energi

Pemerintah menetapkan Rabu sebagai hari libur untuk instansi pemerintah, kecuali layanan darurat dan penting seperti fasilitas kesehatan dan imigrasi.

"Kita harus bersiap untuk yang terburuk, tapi berharap untuk yang terbaik," kata Presiden Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, dalam pertemuan darurat dengan para pejabat senior, seperti dikutip dari BBC, Selasa (17/3/2026).

Namun pemerintah tak menetapkan 3 hari libur berurutan, melainkan menambahkan Rabu, bukan Jumat. Alasannya agar kantor pemerintah tidak tutup selama 3 hari berturut-turut.

Pemangkasan hari kerja menjadi 4 hari dalam sepekan juga berlaku bagi sektor pendidikan, termasuk sekolah dan universitas.

Editor: Anton Suhartono