Filipina Murka, China Gambarkan Rakyatnya sebagai Monyet dalam Video AI

MANILA, iNews.id - Pemerintah Filipina mengecam keras China setelah media pemerintah China Daily mengunggah video berbasis kecerdasan buatan (AI) yang menggambarkan rakyat Filipina sebagai monyet. Video tersebut dinilai sebagai propaganda yang rasis dan tidak manusiawi sehingga memperburuk hubungan kedua negara di tengah sengketa Laut China Selatan.

Video yang diunggah melalui akun Facebook China Daily pada 10 Juli itu menampilkan seekor monyet mengenakan kaus bertuliskan "Filipino". Monyet tersebut berteriak saat didorong oleh dua tangan berlogo bendera Amerika Serikat dan Jepang menuju panggung karaoke reyot di atas sebuah perahu.

Baca Juga

Kejar Indonesia, Vietnam dan Filipina Naik Kelas Jadi Negara Menengah Atas

Monyet itu kemudian dimarahi karena menyanyikan lagu yang salah. Setelah mengangkat selembar kertas bertuliskan "South China Sea arbitration award" atau putusan arbitrase Laut China Selatan, monyet tersebut dilempar ke laut dan disemprot meriam air. 

Filipina menilai video itu menghina rakyatnya sekaligus mengejek putusan arbitrase internasional yang memenangkan Manila pada 2016. Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. menyebut video AI yang diunggah China Daily sebagai propaganda yang memalukan dan mencerminkan kegagalan Beijing mempertahankan klaimnya di Laut China Selatan melalui hukum maupun bukti.

Baca Juga

Menakjubkan! Detik-Detik Danau Kawah Gunung Filipina Meletus Dahsyat, Picu Tsunami

"Propaganda tercela seperti ini merupakan aib bagi negara yang mengklaim diri sebagai pemimpin kawasan yang bertanggung jawab. Ini menunjukkan kelemahan pemerintah yang memilih menggunakan rasisme, ancaman, dan kebencian yang direkayasa karena gagal mempertahankan klaimnya melalui akal sehat, bukti, atau hukum," kata Teodoro, dilansir dari Philippine News Agency (PNA), Jumat (17/7/2026).

Menurut Teodoro, unggahan tersebut memperlihatkan cara aparat propaganda Partai Komunis China memandang rakyat Filipina.

Baca Juga

Pengadilan Kriminal Internasional Bekukan Uang Eks Presiden Filipina Duterte

"Ejekan terhadap putusan arbitrase 2016 serta glorifikasi kekerasan terhadap rakyat dan prajurit Filipina menunjukkan kebangkrutan moral dan intelektual mesin propaganda China," ujarnya.

Dia menambahkan, tindakan tersebut semakin menguatkan kebijakan Kementerian Pertahanan Filipina untuk tidak menjalin hubungan maupun kerja sama di tingkat menteri dan militer dengan Partai Komunis China ataupun lembaga-lembaganya.

Baca Juga

Brutal! Siswa Ngamuk Tembaki SMA di Filipina, 3 Orang Tewas 5 Luka

"Gelombang perilaku Partai Komunis China belakangan ini terlalu jelas untuk diabaikan. Tindakan dehumanisasi terbaru ini semakin menunjukkan bahwa mereka bukan aktor yang percaya diri ataupun tetangga yang dapat dipercaya," katanya.

Kementerian Luar Negeri Filipina juga mengecam video tersebut. Perbedaan pandangan mengenai isu hukum dan politik tidak dapat dijadikan alasan untuk menyebarkan materi visual yang menghina.

Baca Juga

Gempa Dahsyat M7,8 Filipina, Warga Syok Dasar Laut kini Jadi Daratan

"Perselisihan mengenai isu hukum dan politik tidak membenarkan penggunaan gambar yang mengganggu, yang tidak memiliki tempat dalam ruang publik yang beradab dari sebuah negara yang bertanggung jawab," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Filipina.

Kementerian itu menilai video tersebut hanya akan memperlebar ketidakpercayaan antara Filipina dan China. Pihaknya juga mendesak China Daily segera menghapus unggahan tersebut.

Hingga berita ini ditulis, video itu masih dapat diakses melalui akun Facebook China Daily.

Dilansir dari BBC, kontroversi tersebut mencuat ketika Filipina memperingati satu dekade putusan Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag yang memenangkan gugatan Manila terhadap klaim sepihak Beijing di Laut China Selatan. Dalam putusan yang diterbitkan pada 2016, tribunal menyatakan klaim China atas sebagian besar wilayah Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum berdasarkan hukum internasional. Namun, Beijing menolak putusan tersebut dengan alasan tribunal tidak memiliki yurisdiksi.

Ketegangan antara Beijing dan Manila dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat akibat tumpang tindih klaim wilayah, terutama di Kepulauan Spratly dan Karang Scarborough. Kedua kawasan itu berjarak sekitar 160 kilometer (km) dari Filipina dan sekitar 800 km dari daratan China.

Penjaga Pantai China berulang kali menggunakan meriam air bertekanan tinggi terhadap kapal-kapal Filipina yang beroperasi di wilayah sengketa. Sejumlah insiden bahkan menyebabkan kerusakan kapal dan korban luka. Kedua negara juga saling menuduh melakukan provokasi di laut, termasuk dalam bentrokan yang melibatkan pedang, tombak, dan pisau.

Pada Juni lalu, Beijing memasang penghalang terapung di pintu masuk Karang Scarborough. Penghalang tersebut kemudian dicabut setelah Filipina melayangkan protes diplomatik. Masih pada bulan yang sama, pemerintah China juga melarang Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. beserta keluarga intinya memasuki wilayah daratan China, Hong Kong, dan Makau.

Dalam keterangan unggahan video tersebut, China Daily kembali menegaskan posisi Beijing terkait sengketa Laut China Selatan.

"Sepuluh tahun setelah putusan arbitrase, apa yang disebut putusan Laut China Selatan itu bukan menjadi jalan menuju perdamaian, melainkan sumber konfrontasi yang dibungkus sebagai hukum," tulis China Daily.

Media itu juga menuduh Filipina menjadikan negaranya sebagai pion dalam permainan geopolitik dengan mengandalkan dukungan negara-negara lain, terutama Amerika Serikat dan Jepang.

Video monyet tersebut merupakan salah satu dari serangkaian konten satire yang belakangan diunggah China Daily mengenai sengketa Laut China Selatan. Dalam unggahan lain, Filipina juga digambarkan sebagai badut dan ular.

Hingga kini, otoritas China belum memberikan tanggapan resmi atas kecaman pemerintah Filipina.

Editor: Maria Christina