China Uji Coba Rudal di Samudra Pasifik usai Australia-Fiji Teken Kerja Sama Pertahanan

BEIJING, iNews.id - China melaporkan salah satu kapal selamnya telah melakukan uji peluncuran rudal balistik dengan hulu ledak tiruan ke Samudra Pasifik. Peluncuran rudal ini berlangsung hanya beberapa jam setelah Australia menandatangani pakta pertahanan baru dengan negara kepulauan Pasifik, Fiji.

Melansir BBC, China menyatakan latihan militer tersebut tidak ditujukan kepada negara maupun sasaran tertentu, menurut laporan media pemerintah.

Baca Juga

Detik-Detik Roket Blue Origin Jeff Bezos Meledak Dahsyat saat Uji Coba, Misi ke Bulan Terhambat

Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong menuduh langkah China itu sebagai tindakan yang mengganggu stabilitas kawasan. Sementara itu, Beijing menegaskan bahwa uji coba tersebut merupakan bagian rutin dari program militer tahunan China.

Australia selama beberapa tahun terakhir berupaya memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik setelah China menandatangani pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon pada 2022. Kesepakatan itu memicu kekhawatiran bahwa Beijing suatu hari nanti dapat mendirikan pangkalan militer permanen di negara tersebut.

Baca Juga

Uji Coba Penertiban ODOL Lewat ETLE, Angka Pelanggaran Nyaris Tembus 100.000

Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan, Beijing telah memberi tahu kepada Canberra mengenai rencana uji coba rudal itu beberapa jam sebelumnya.

Marles menambahkan, Australia sangat prihatin terhadap setiap tindakan yang dapat merusak stabilitas, perdamaian, dan keamanan di kawasan Pasifik.

Baca Juga

Rudal Nuklir Sarmat Lulus Uji Coba, Putin Berterima Kasih kepada Ilmuwan Rusia

Pemerintah di berbagai negara Indo-Pasifik, termasuk Papua Nugini dan Guinea, juga telah diberi pemberitahuan oleh pejabat China mengenai rencana latihan militer berbasis laut yang akan dilakukan pada Senin.

Berbicara kepada wartawan di ibu kota Fiji, Suva, Penny Wong mengatakan uji coba rudal tersebut terjadi di tengah pembangunan kekuatan militer China yang berlangsung sangat cepat, dan dinilai masih kurang transparan serta belum memberikan kepastian mengenai tujuan yang diharapkan negara-negara di kawasan.

Baca Juga

Jakpro Mulai Uji Coba Jalur LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Pasar Pramuka

Wong berada di Suva untuk meresmikan perjanjian antara Australia dan Fiji yang diberi nama Ocean of Peace Alliance. Perjanjian itu menjadi aliansi pertahanan pertama bagi Fiji dan aliansi keempat bagi Australia setelah Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Papua Nugini.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menuturkan, perjanjian tersebut akan didukung pendanaan pemerintah Australia senilai lebih dari 1 miliar dolar Australia selama 10 tahun. Dana itu akan digunakan untuk mendukung penanggulangan kejahatan lintas negara, peningkatan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur di Fiji.

Saat menandatangani kesepakatan bersama Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Rabuka, Albanese menyebut perjanjian itu sebagai salah satu upaya paling penting yang pernah dilakukan Canberra bersama negara lain.

Pekan lalu, Albanese juga menandatangani pakta strategis komprehensif pertama Australia dengan Vanuatu setelah negosiasi selama beberapa bulan. Perjanjian itu menetapkan Australia sebagai mitra utama kepolisian Vanuatu sekaligus melarang pendirian pangkalan militer asing di negara kepulauan Pasifik itu.

Pada Selasa, Albanese dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke Kepulauan Solomon untuk bertemu Perdana Menteri Matthew Wale. Pertemuan tersebut bertujuan melanjutkan pembahasan perjanjian baru sekaligus menjadikan Albanese sebagai pemimpin asing pertama yang menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan Kepulauan Solomon.

Albanese akan melanjutkan diplomasi Pasifiknya dengan menjadi tuan rumah bagi para pemimpin Tonga, Samoa, dan Papua Nugini (PNG) di Brisbane pada Rabu mendatang.

Kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape juga menandai mulai berlakunya Perjanjian PukPuk, yang ditandatangani pada Oktober tahun lalu. 

Perjanjian itu memberikan Canberra akses ke fasilitas militer dan personel militer Papua Nugini, serta memungkinkan hingga 10.000 warga Papua Nugini untuk bertugas di militer Australia.

Editor: Aditya Pratama