Jelang Puncak Haji, DPR Ingatkan Pemerintah Perkuat Mitigasi Risiko di Armuzna

JAKARTA, iNews.id - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR 2026, M Nasir Djamil meminta pemerintah dan seluruh petugas haji Indonesia memperkuat mitigasi risiko menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Fase Armuzna dinilai menjadi titik paling krusial dalam rangkaian ibadah haji karena melibatkan perpindahan jutaan jemaah dalam waktu hampir bersamaan dan berpotensi memicu persoalan serius.

Nasir mengingatkan pelaksanaan haji tahun lalu harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, terutama terkait banyaknya jemaah lanjut usia yang telantar usai mabit di Muzdalifah. Saat itu, kata dia, sejumlah jemaah kesulitan menemukan tenda pemondokan di Mina hingga menunggu berjam-jam dalam kondisi kelelahan fisik dan tekanan psikologis.

Baca Juga

Inilah Aktivis Australia yang Mengalami Pelecehan Seks oleh Pasukan Israel saat Misi GSF

“Tahun lalu banyak jemaah lansia yang terdampar setelah mabit di Muzdalifah. Sampai waktu zuhur mereka belum menemukan pemondokan di Mina, sementara mereka juga harus mengejar waktu lempar jumrah,” ujar Nasir dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).

Baca Juga

Karim Benzema Ibadah Haji, Video Thawaf Eks Bintang Real Madrid itu Bikin Haru

Anggota Komisi III DPR itu menilai lemahnya pengendalian lapangan dan koordinasi petugas menjadi salah satu penyebab munculnya kepanikan jemaah. Karena itu, dia meminta petugas kloter, ketua rombongan, dan ketua regu menjalankan fungsi pendampingan secara maksimal selama proses perpindahan jamaah berlangsung.

“Jika petugas kloter, ketua rombongan dan ketua regu efektif melakukan tugasnya maka kepanikan tersebut akan lebih mudah diatasi,” katanya.

Baca Juga

Imbauan Jemaah Haji 2026, Fokus Jaga Stamina Menjelang Armuzna, Kurangi Konten Medsos

Nasir menilai, peran petugas haji tidak hanya terbatas pada administrasi perjalanan, tetapi juga memastikan jemaah tetap tenang, terarah, dan memperoleh informasi yang jelas di tengah situasi padat dan melelahkan. Apalagi, mayoritas jemaah Indonesia didominasi kelompok lanjut usia yang rentan mengalami disorientasi saat perpindahan massal menuju Mina.

Selain persoalan pendampingan jemaah, Timwas Haji DPR juga menyoroti evaluasi pelaksanaan skema murur dan tanazul yang diterapkan pada musim haji sebelumnya. Nasir mengungkapkan, kondisi lapangan sering kali berubah cepat sehingga pelaksanaan skema tidak berjalan sesuai rencana awal.

Baca Juga

Kemenhaj: Jemaah Haji Indonesia Bergerak ke Arafah Mulai Besok

Dia mencontohkan pada pelaksanaan tahun lalu, terdapat jemaah lansia, disabilitas, dan kelompok risiko tinggi yang seharusnya mengikuti skema murur justru harus turun akibat kemacetan dan keterlambatan armada bus. Sebaliknya, ada pula jemaah yang semestinya mengikuti skema tanazul atau menginap, tetapi akhirnya ikut murur karena kondisi lalu lintas dan waktu yang tidak memungkinkan.

“Masalahnya di lapangan tidak selalu sesuai dengan skenario. Ada bus yang tidak bisa berhenti karena macet dan waktunya sudah tidak memungkinkan,” ujarnya.

Baca Juga

Sambut Musim Haji 2026, Kereta Cepat Haramain Siapkan 2,2 Juta Kursi

Menurut Nasir, situasi menuju Muzdalifah memang menjadi fase paling rawan karena seluruh jamaah dari berbagai negara bergerak hampir bersamaan meninggalkan Arafah. Jika tidak diantisipasi dengan matang, kondisi tersebut dapat memicu kekacauan yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan kenyamanan jamaah.

Untuk itu, dia meminta Kemenhaj dan seluruh petugas haji daerah memanfaatkan sisa waktu menjelang puncak ibadah untuk memperkuat simulasi, komunikasi, dan pengendalian lapangan. Ia menekankan bahwa kesalahan teknis sekecil apa pun di Armuzna dapat berdampak besar terhadap kualitas ibadah jamaah.

Baca Juga

Kisah Haru Istri Jemaah Haji yang Hilang Sepekan di Tanah Suci: Ikut Cari Suami, Kini Ikhlas Melepasnya

“Masih ada waktu bagi Kemenhaj dan seluruh petugas haji agar hal-hal yang mengurangi bobot ibadah jamaah haji dapat ditiadakan atau diminimalisir,” tutur dia.

Editor: Rizky Agustian