Prabowo di HUT ke-80 Bhayangkara: Hukum Tak Boleh Jadi Alat Balas Dendam Politik

BOGOR, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum tidak boleh digunakan sebagai alat balas dendam politik dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegasan itu disampaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara di Satuan Latihan Brimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan sejumlah pesan penting kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), terutama terkait pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

Baca Juga

Presiden Prabowo Saksikan Langsung Simulasi Operasi Taktis dan Terjun Payung di Hari Bhayangkara

Presiden menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh proses penegakan hukum harus berjalan secara objektif tanpa intervensi kepentingan apa pun.

“Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Negara kita adalah negara hukum. Karena itu hukum harus kita tegakkan. Hukum harus dihormati dan dihargai,” ujar Prabowo.

Baca Juga

Momen Prabowo Potong Tumpeng dan Serahkan kepada Kapolri di Hari Bhayangkara

Presiden juga menegaskan hukum harus menjadi pelindung bagi masyarakat, terutama kelompok lemah yang membutuhkan perlindungan negara.

Menurutnya, hukum tidak boleh tajam ke bawah namun tumpul ke atas, serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Baca Juga

Prabowo: Polri Harus Hadir, Melindungi dan Melayani untuk Rakyat

“Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas,” katanya.

Prabowo juga menyoroti potensi penyalahgunaan hukum, termasuk jika dijadikan alat kepentingan politik atau ekonomi oleh pihak tertentu.

Baca Juga

Prabowo Ingatkan Gaji Polisi dari Rakyat: Layani Mereka, Jangan Menyusahkan

“Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan suatu kelompok manapun,” ucapnya.

Dalam pidatonya, Prabowo kembali menegaskan bahwa tidak boleh ada kriminalisasi maupun penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum.

Baca Juga

Pesan Tegas Prabowo saat Hari Bhayangkara: Tak Ada yang Kebal Hukum, Stop Kriminalisasi

Presiden menekankan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa pengecualian.

“Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang dan tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa rakyat yang mencari keadilan harus dilayani dengan baik, sementara mereka yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Editor: Donald Karouw