Akses Kesehatan Reproduksi Perempuan Masih Terbatas, UNFPA Indonesia Ungkap Faktanya!

JAKARTA, iNews.id – Akses layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan informasi hingga belum meratanya layanan di sejumlah daerah. Apa solusinya?

Kondisi ini mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan solusi yang lebih konkret di lapangan. Salah satu upaya terbaru datang dari Organon Indonesia yang menunjuk UNFPA Indonesia sebagai penerima dukungan program global Her Health Grant 2026. 

Baca Juga

Viral, Seorang Bapak Menangis Pilu Sambil Peluk Erat Cooler Bag ASI Milik Istrinya yang Meninggal di Kecelakaan KA Bekasi

Inisiatif ini turut melibatkan BKKBN serta Kementerian Kesehatan RI untuk memperluas jangkauan program di dalam negeri. Seperti apa informasi selengkapnya?

Melalui proyek bertajuk REACH (Revitalizing Equitable Access and Choice for Her), program ini diarahkan untuk membuka akses yang lebih adil terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, sekaligus memperkuat edukasi bagi perempuan agar dapat mengambil keputusan terkait tubuh dan kehidupannya.

Baca Juga

Yulius Patandianan Dorong Percepatan Fasilitas Kesehatan di Makassar demi Pemerataan Akses

Managing Director Asia Pasifik Organon, Andreas Daugaard Jørgensen, menilai kawasan Asia Pasifik masih menghadapi kebutuhan besar yang belum terpenuhi dalam layanan kesehatan perempuan. Menurut dia, pendekatan yang langsung menyentuh masyarakat menjadi kunci untuk menghasilkan perubahan nyata.

"Solusi yang efektif itu harus datang dari kebutuhan nyata perempuan di lapangan. Ketika komunitas dilibatkan, dampaknya bisa jauh lebih terasa," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).

Baca Juga

Jadi Duta BPJS Kesehatan, Raffi Ahmad Ingatkan Anak Muda Jangan Mageran!

Hal senada disampaikan Presiden Direktur Organon Indonesia, Daniel. Dia menyoroti masih tingginya kebutuhan kontrasepsi yang belum terpenuhi serta kesenjangan dalam layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di Indonesia.

"Banyak perempuan belum mendapatkan akses yang layak terhadap layanan penting. Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi juga soal pilihan dan kendali atas kesehatan reproduksi mereka," katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia, Hassan Mohtashami, menegaskan bahwa dukungan ini akan difokuskan pada perluasan layanan berbasis hak yang berkualitas.

Menurut dia, setiap perempuan berhak memperoleh informasi, layanan, dan pilihan yang memadai untuk menentukan keputusan terkait kesehatan reproduksinya. "Kami ingin memastikan tidak ada perempuan yang tertinggal, terutama mereka yang selama ini sulit menjangkau layanan," ujarnya.

Program ini nantinya akan dijalankan secara independen oleh UNFPA Indonesia dengan pendekatan berbasis komunitas. Harapannya, intervensi yang dilakukan tidak hanya meningkatkan akses layanan, tetapi juga memperkuat kesadaran dan kemandirian perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksinya.

Editor: Muhammad Sukardi