Selat Hormuz Ditutup, Presiden Prabowo Panggil Bahlil Bahas Nasib Stok BBM Nasional

JAKARTA, iNews.id – Eskalasi konflik di Timur Tengah menyita perhatian serius Pemerintah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara khusus memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (2/3/2026). Agenda utamanya memitigasi dampak penutupan Selat Hormuz terhadap ketahanan energi dalam negeri.

Penutupan jalur distribusi minyak paling vital di dunia oleh Iran sebagai buntut serangan Amerika Serikat dan Israel  berpotensi mengancam stabilitas pasokan energi global, termasuk Indonesia yang masih mengandalkan impor.

Usai pertemuan, Bahlil mengungkapkan bahwa pembahasannya dengan Presiden fokus pada pemetaan geopolitik terbaru. Selat Hormuz merupakan urat nadi minyak dunia, dan gangguan di sana bisa berakibat fatal bagi negara pengimpor.

"Kami mengantisipasi pasokan minyak dunia karena penutupan Selat Hormuz. Bagaimanapun, kita masih melakukan impor, apalagi ini menjelang momentum Lebaran," ujar Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan.

Langkah cepat langsung diambil. Bahlil menjadwalkan rapat bersama Dewan Energi Nasional (DEN) pada Selasa (3/3) besok untuk merumuskan strategi mitigasi yang lebih detail sebelum melaporkannya kembali ke Presiden.

Meski situasi global sedang panas, Bahlil memastikan masyarakat tidak perlu panik. Saat ini, cadangan BBM nasional dilaporkan masih dalam posisi stabil.

"Stok kita masih cukup untuk 20 hari ke depan," tegas Bahlil.

Terkait subsidi energi, Bahlil menyebutkan bahwa hingga saat ini anggaran masih terkendali. Namun, ia memberikan catatan penting jika ketegangan di Timur Tengah terus berlanjut dan memicu lonjakan harga minyak mentah dunia, pemerintah tidak menutup kemungkinan akan melakukan koreksi harga di masa mendatang.

Sebagai alternatif pengalihan pasokan, Indonesia mulai merealisasikan kerja sama impor energi dari Amerika Serikat. Bahlil menjelaskan bahwa proses tersebut sudah berjalan, terutama untuk komoditas Elpiji (LPG).

"Impor dari AS sudah kita tindak lanjuti secara detail. Sebagian sudah kita ambil, terutama untuk kebutuhan Elpiji. Kami punya waktu sekitar 60 hari untuk memproses seluruh kesepakatan yang telah ditandatangani," pungkasnya.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar