Purbaya Klaim Defisit APBN Terkendali: Jangan Dibilang Pemerintah Mengelola Anggaran Ugal-ugalan

JAKARTA, iNews.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis berbagai kekhawatiran terkait kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Meski hingga akhir Mei APBN tercatat defisit Rp180,4 triliun atau setara 0,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Purbaya menegaskan posisi fiskal Indonesia masih sangat terkendali.

Dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Juni 2026, Jumat (5/6/2026), Purbaya bahkan menyindir berbagai analisis yang menyebut kondisi keuangan negara memburuk. Menurutnya, jika tren defisit lima bulan pertama disetahunkan secara sederhana, maka defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan hanya berada di kisaran 1,8 persen PDB, jauh di bawah batas aman yang ditetapkan pemerintah.

Purbaya Ungkap APBN Defisit Rp180,4 Triliun per Mei 2026, Setara 0,7 Persen PDB

“Kalau dihitung sederhana, 0,7 persen dalam lima bulan dikalikan sampai setahun, hasilnya sekitar 1,8 persen. Jadi APBN kita amat sangat aman. Jangan dibilang pemerintah mengelola anggaran secara ugal-ugalan,” ujar Purbaya.

Rupiah Tembus Rp18.000, Menkeu Purbaya: Masih dalam Batas Perhitungan Pemerintah

Ia menambahkan, indikator kesehatan fiskal juga terlihat dari surplus keseimbangan primer yang mencapai Rp58,6 triliun. Capaian tersebut berbanding terbalik dengan target awal APBN yang memperkirakan defisit sebesar Rp89,7 triliun.

Menurut Purbaya, surplus keseimbangan primer menunjukkan kemampuan pemerintah membiayai kebutuhan belanja negara tanpa bergantung sepenuhnya pada utang baru. Kondisi ini sekaligus mencerminkan kesinambungan fiskal yang semakin kuat.

Dari sisi penerimaan, pemerintah mencatat pendapatan negara mencapai Rp1.185 triliun atau 37,6 persen dari target APBN 2026. Angka tersebut tumbuh 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kontributor terbesar berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp958,2 triliun atau tumbuh 18,9 persen secara tahunan. Rinciannya, penerimaan pajak mencapai Rp834,4 triliun dengan pertumbuhan 22,1 persen, sedangkan kepabeanan dan cukai menyumbang Rp123,8 triliun atau naik 0,7 persen.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan performa positif dengan realisasi Rp226,4 triliun atau meningkat 19,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Purbaya menilai capaian tersebut menjadi titik balik yang signifikan dibandingkan kondisi pada periode yang sama tahun 2025, ketika penerimaan pajak dan PNBP masih mengalami kontraksi.

“Kita melihat perbaikan yang sangat signifikan. Tahun lalu pajak masih negatif, sekarang tumbuh lebih dari 22 persen. Ini menunjukkan reformasi perpajakan mulai memberikan hasil,” katanya.

Di sisi belanja, realisasi pengeluaran negara mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari pagu APBN 2026. Nilai tersebut tumbuh 34,4 persen secara tahunan seiring percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun.

Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.059,3 triliun, terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp517,7 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp541,6 triliun. Sementara Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp306,1 triliun meski mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun lalu.

Meski optimistis terhadap kondisi fiskal nasional, Purbaya mengakui masih terdapat sejumlah hambatan yang dapat mengganggu laju ekonomi, salah satunya kemacetan logistik di Pelabuhan Tanjung Priok. Ia bahkan berencana turun langsung ke lapangan untuk memastikan permasalahan tersebut segera diselesaikan.

“Ekonomi sudah bergerak cepat, tetapi masih ada hambatan di lapangan. Besok saya akan ke pelabuhan untuk melihat langsung. Kalau ada yang tidak bisa dibenahi, ya akan kami evaluasi,” tegasnya.

Editor: Suriya Mohamad Said