Panglima TNI Terbitkan 7 Instruksi Strategis Terkait Status Siaga 1 Prajurit

JAKARTA, iNews.id - Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah mengonfirmasi instruksi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengenai status Siaga 1 bagi seluruh pasukan.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika konflik di Timur Tengah sekaligus hasil evaluasi situasi keamanan dalam negeri. Brigjen Aulia menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan mandat UU TNI untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara dari berbagai potensi ancaman.

“Perlu saya sampaikan bahwa sesuai yang diamanatkan dalam UU TNI, salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,” kata Aulia dalam keterangannya, dikutip Minggu (8/3/2026).

Dia menerangkan, TNI bertugas secara profesional dan responsif, yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional, serta siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional.

“Dengan demikian TNI harus memiliki kesiapsiagaan operasional yang tinggi, salah satunya adalah dengan melaksanakan apel pengecekan kesiapan secara rutin.” ujar dia.

Berdasarkan Telegram Nomor TR/283/2026, Panglima TNI memerintahkan jajaran TNI siaga 1. Telegram yang ditandatangani oleh Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun di Jakarta pada Minggu 1 Maret 2026 ini berisi tujuh instruksi penting bagi TNI.

Pertama: Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI menyiagakan personel dan alutsista di jajarannya dan melaksanakan patroli di objek vital (obvit) strategis dan sentra perekonomian. Hal itu termasuk di bandara, pelabuhan laut/sungai, stasiun kereta, dan terminal bus, serta kantor PLN.

Kedua: Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam.

Ketiga: Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI memerintahkan Atase Pertahanan (Athan) RI di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencakan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) bila diperlukan serta berkoordinasi dengan Kemenlu (Kementerian Luar Negeri), KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia), dan otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah.

Keempat: Kodam Jaya/Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat obvit strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi (Bangsit) dalam menjaga kondusitivitas di wilayah DKI Jakarta.

Kelima: Satuan intelijen TNI melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok di tempat-tempat obvit strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta.

Keenam: Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) melaksanakan siaga di satuan masing-masing.

Ketujuh: Laporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi kepada Panglima TNI pada kesempatan.

"Telegram ini merupakan perintah," bunyi keterangan tertulis telegram.

Telegram ini ditujukkan kepada KSAD, KSAL, KSAU, Kasum TNI, Irjen TNI, Asrenum, Asops Panglima TNI, Para Pangkotamaops TNI, Dansesko TNI, Danjen Akademi TNI, Kabais TNI, Dankodiklat TNI, Koorsahli Panglima TNI, Asintel, Aspers, Aslog, Aster, Askomlek, Panglima TNI, Para Dan/Kabalakpus Mabes TNI, Dansatkomlek, Kapusdalops, Kasetum TNI dan Dandenma Mabes TNI.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar