Menlu Sugiono Tolak Wacana Purbaya Pajaki Selat Malaka: Tak Sesuai Hukum Internasional

JAKARTA, iNews.id - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan wacana pemajakan Selat Malaka yang dilontarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak sejalan dengan hukum internasional dan berpotensi menimbulkan polemik global. Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan memberlakukan tarif bagi kapal yang melintasi jalur pelayaran tersebut.

Sugiono menjelaskan, Selat Malaka merupakan jalur pelayaran internasional yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Karena itu, kebijakan sepihak seperti pemungutan pajak dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Baca Juga

Para Sesepuh TNI Berkumpul di Kantor Menhan, Bahas Selat Hormuz hingga Misi di Lebanon

Menlu Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen menghormati aturan internasional, termasuk prinsip kebebasan pelayaran di selat-selat strategis.

Baca Juga

Wow, Iran Bisa Dapat Rp8,6 Triliun Setiap Hari jika Selat Hormuz Dibuka

"Apa ya namanya? ada satu semacam agreement-lah bahwa kita diakui sebagai negara kepulauan sepanjang negara kepulauan itu tidak kemudian mengambil tol atau fee di di selat-selat yang ada di dalamnya. Kemudian kita juga mendukung kemerdekaan pelayaran," ujarnya.

Menurut dia, pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan juga berkaitan dengan komitmen untuk tidak menarik biaya dari jalur pelayaran internasional.

Baca Juga

Purbaya Punya Ide Pajaki Kapal yang Lewat Selat Malaka, Contohkan Selat Hormuz

Sugiono menambahkan, Indonesia mendukung penuh terciptanya jalur pelayaran yang bebas dan netral bagi semua negara.

"Karena sebagai negara, kita juga berharap ada pelintasan yang bebas ya kan. Dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, saling mendukung gitu. Jadi tidak Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan itu. Enggak benarlah," katanya.

Baca Juga

Respons TNI AL soal Kapal Perang AS Melintas di Selat Malaka

Wacana pemajakan Selat Malaka sebelumnya mencuat dan menjadi perbincangan publik. Namun, pemerintah menilai kebijakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan aturan internasional, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan antarnegara.

Selat Malaka sendiri merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang menjadi penghubung penting perdagangan global. Pemerintah Indonesia memastikan akan tetap menjaga komitmen terhadap hukum internasional dan stabilitas jalur pelayaran global.