Eks Kapolres Bima Kota Belum Ditahan meski Sudah Jadi Tersangka Narkoba, Kenapa?

JAKARTA, iNews.id - AKBP Didik Putra Kuncoro yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan narkoba belum ditahan oleh penyidik. Saat ini, mantan Kapolres Bima Kota tersebut masih menjalani proses kode etik di Divisi Propam Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, hingga kini Direktorat IV Bareskrim Polri belum melakukan penahanan terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro.

Baca Juga

Eks Kapolres Bima Kota Tersangka Narkoba, Polri: Tak Ada Ruang Aman bagi Pelaku!

“Saat ini, terhadap AKBP DPK belum dilakukan penahanan oleh Direktorat 4 Bareskrim Polri,” kata Johnny dikutip dari iNews TV, Senin (15/2/2026).

Baca Juga

Komisi III DPR Minta Eks Kapolres Bima Kota Dihukum Berat usai Terseret Kasus Narkoba

Dia menjelaskan, alasan belum dilakukan penahanan karena yang bersangkutan masih menjalani proses penempatan khusus (patsus) oleh Divpropam Polri. Proses tersebut berkaitan dengan pelanggaran kode etik.

“Untuk AKBP DPK saat ini akan menjalankan proses kode etik, dijadwalkan di hari Kamis akan melaksanakan sidang kode etik,” ujarnya.

Baca Juga

Jadi Tersangka Narkoba, Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Terancam Penjara Seumur Hidup

Sidang kode etik terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/2/2026). Sidang akan digelar di Wabprof Divpropam Polri.

“Pelaksanaan sidangnya akan dilaksanakan di Wabprof Divpropam Polri hari Kamis tanggal 19 Februari 2026,” ucapnya.

Baca Juga

Duduk Perkara Eks Kapolres Bima Kota Tersangka Narkoba, Berawal Pengakuan 2 Polisi

Johnny menegaskan Polri berkomitmen memberantas seluruh bentuk tindak pidana, termasuk narkotika yang tergolong kejahatan luar biasa. Dia menyebut tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan narkotika, baik oleh masyarakat maupun oknum internal.

Baca Juga

Terungkap, Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Simpan Narkoba untuk Dikonsumsi

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sekali lagi menegaskan komitmennya untuk tidak menoleransi segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh oknum internal Polri,” kata Irjen Johnny.

Dia menambahkan, Polri menyadari bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Karena itu, setiap tindakan yang berpotensi merusak kredibilitas institusi akan ditindak tegas.

“Hal ini merupakan bukti nyata bahwa tidak ada ruang aman bagi pelaku kejahatan, siapa pun mereka,” ucapnya.

Polri memastikan tidak akan ada perlakuan khusus terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro meski yang bersangkutan merupakan perwira menengah. Proses hukum dan sidang kode etik akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Editor: Donald Karouw