DPR Minta Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk Haji 2026 Imbas Konflik Timur Tengah

Konflik Timur Tengah Memanas, DPR Minta Skenario Terburuk Haji dan Umrah Disiapkan

JAKARTA, iNews.id – Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026 di tengah memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Ketegangan meningkat setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran.

Baca Juga

Dampak Perang Iran, DPR Usul Rute Penerbangan Haji 2026 Lewat Afrika

Menurut Marwan, pemerintah perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk skenario terburuk jika situasi keamanan semakin memburuk. Salah satu opsi yang harus dipertimbangkan adalah kemungkinan tidak memberangkatkan jemaah haji demi keselamatan.

“Kita ingin pemerintah mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah yang diambil itu mungkin berbagai alternatif. Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Tetapi dari sisi psikologis beragama, itu tentu berat,” kata Marwan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Baca Juga

Tokoh NU Yakini Kasus Kuota Haji Gus Yaqut Bermuatan Politik

Ia menambahkan, pemerintah harus benar-benar menyiapkan langkah antisipatif apabila kondisi konflik semakin memburuk sehingga keberangkatan jemaah haji tidak memungkinkan.

“Yang kedua, kalau tidak memberangkatkan, atau memang tidak lagi bisa berangkat,” ujarnya.

Meski demikian, Marwan menegaskan bahwa jika skenario tersebut terjadi, pemerintah harus memastikan dana yang sudah dibayarkan untuk layanan jemaah tidak hilang. Ia mendorong pemerintah melakukan negosiasi dengan berbagai penyedia layanan terkait penyelenggaraan ibadah haji.

“Pemerintah kita dorong dapat meyakinkan berbagai pihak penyedia layanan jemaah supaya yang sudah dibayarkan itu tidak loss. Force majeure-lah. Force majeure itu berapa persen, itu yang ingin kita dorong pemerintah, supaya yang sudah disetorkan kewajiban pemerintah itu tidak hilang semua,” tuturnya.

Marwan menilai langkah antisipasi tersebut penting agar pemerintah siap menghadapi berbagai kemungkinan di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu, sekaligus tetap melindungi kepentingan jemaah haji Indonesia.

Editor: Suriya Mohamad Said