Tingkatkan Kompetensi, Peserta Program Kartu Prakerja Difokuskan untuk Usia 18-35 Tahun

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah terus membenahi Program Kartu Prakerja. Terkait dengan itu, peserta Program Kartu Perakerja akan difokuskan untuk pendidikan SLTA ke bawah dan berusia 18-35 tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, mengatakan pembenahan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai tujuan dari Program Kartu Prakerja.

Investasi Kabupaten Bekasi Capai Rp61,8 Triliun, Ekosistem Hunian Terpadu Terus Berkembang

Hal itu, lanjutnya, juga sesuai dengan hasil evaluasi yang menunjukkan peserta program Kartu Prakerja Tahun 2020-2021 sebagian besar dari kelompok usia 18-35 tahun.

"Penerima Program Kartu Prakerja umumnya adalah pekerja muda berusia 18 sampai dengan 35 tahun dengan tingkat pendidikan SLTA ke bawah," kata Airlangga di Jakarta, Selasa (7/12/2021).

Menurut dia, Program Kartu Prakerja juga mencakup seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan yang memiliki lebih dari satu tanggungan di daerah tertinggal.

Menko Airlangga memaparkan, hingga akhir November 2021, tercatat 78 juta pendaftar online Program Kartu Prakerja. Sementara, sejak 2020 jumlah peserta program Kartu Prakerja sebanyak 11,4 juta orang, dengan total insentif yang disalurkan sebesar Rp25,1 triliun.

"Dalam hal pemulihan ekonomi, survei evaluasi Program Kartu Prakerja menunjukkan bahwa setelah terdaftar dan mengikuti program ini, jumlah penerima manfaat yang menganggur menurun dari 56 persen menjadi 39,8 persen," ujar Menko Airlangga.

Dia menjelaskan, selain menurunkan angka pengangguran, Program Kartu Prakerja juga dapat menjaga daya beli masyarakat yang terkena dampak melalui bantuan sosial.

"Insentif yang diterima setelah pelatihan selesai juga meningkatkan daya beli, serta menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan melalui UMKM," ungkap Menko Airlangga.

Sementara itu, bagi UMKM yang terdampak oleh pandemi Covid-9, Pemerintah telah mencanangkan berbagai program kebijakan untuk mendukung dan memberdayakan UMKM agar dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Dia menjelaskan, serangkaian program perlindungan sosial juga telah dilakukan Pemerintah antara lain Kartu Indonesia Pintar Perguruan Tinggi, Program Indonesia Pintar, Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai, dan Kartu Sembako.

"Selain pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia juga melihat isu ketahanan pangan sebagai salah satu isu penting yang harus ditangani untuk memiliki ekonomi yang berkelanjutan dan tangguh. Pemerintah telah menetapkan sistem pangan nasional untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan guna memenuhi kebutuhan nasional," tutur Menko Airlangga.

Sistem pangan nasional, lanjutnya, bertujuan untuk memenuhi lima tujuan penting, antara lain produksi dalam negeri yang berkelanjutan dan ketersediaan untuk memenuhi permintaan pangan yang berkualitas dan aman, lingkungan yang kondusif untuk pengembangan pangan lokal, stabilisasi akses pangan, penguatan korporasi petani dan efisiensi distribusi pangan, serta bantuan pangan untuk rumah tangga dalam mengatasi kerawanan pangan.

Penerapan teknologi dalam produksi, distribusi, dan konsumsi wajib dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas setiap proses dalam memproduksi pangan. Program prioritas Indonesia di sektor pertanian antara lain stabilisasi harga, peternakan terintegrasi, intensifikasi pertanian dan alih fungsi lahan yang terkendali.

Menko Airlangga sangat berharap pertemuan ini dapat memberikan rekomendasi sekaligus solusi bagi kebijakan Pemerintah.

“Saya sangat mengharapkan hasil atau rekomendasi dari kajian-kajian, khususnya upaya bersama untuk reset, restore, dan reboot perekonomian serta menyelesaikan masalah kesehatan,” ujar Airlangga.

Editor: Jeanny Aipassa