Tak Ada APBN-P, Pemerintah Tetap Tambah Anggaran Subsidi Solar

JAKARTA, iNews.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap merealisasikan penambahan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar meski tak ada penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menegaskan, penambahan subsidi solar yang direalisasikan nantinya sebesar Rp2.000 per liter dari sebelumnya Rp500 per liter. Penyesuaian itu menyikapi harga minyak mentah dunia yang naik hingga ke level 70 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.

Rasio Kepemilikan Mobil Rendah, Menperin Sebut Industri Otomotif Masih Potensial

Dalam asumsi makro APBN 2018, harga minyak mentah dipatok sebesar 48 dolar AS per barel. Dengan dinamika harga minyak yang naik, PT Pertamina (Persero) selaku penyalur BBM Solar bersubsidi mau tak mau menanggung selisih kerugian dari penjualan produk tersebut.

"Penetapannya 2018, sudah mulai tahun ini," ucap Askolani saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Meski Presiden Joko Widodo telah memutuskan tidak akan mengubah atau menambah anggaran negara tahun ini, kebutuhan akan anggaran subsidi BBM jenis Solar sangat diperlukan. Pasalnya, besaran subsidi Solar yang sebesar Rp500 per liter sudah tidak relevan. Hal ini juga sekaligus menutupi kerugian Pertamina yang telah mengganggu neraca keuangannya.

"Nanti nunggu penetapan dari Menteri ESDM (mengenai skemanya)," katanya.

Pemerintah sebelumnya menilai postur APBN 2018 cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan dan jumlah belanja negara. Sementara, defisit lebih kecil dari yang direncanakan dari semula 2,19 persen menjadi 2,12 persen.

“Maka Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk APBN 2018 ini tidak melakukan APBN perubahan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangan Setkab, Selasa (10/7/2018).

Menkeu berjanji akan menyampaikan kepada DPR RI arahan Presiden Joko Widodo tersebut, untuk tidak melakukan pembahasan terhadap kemungkinan perubahan APBN 2018.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, tanpa adanya penyesuaian maka masyarakat tidak dapat memantau perubahan alokasi APBN. Sebab, dengan asumsi makro yang sudah meleset jauh dari segala aspek, maka akan berimbas pada perubahan pos anggaran.

"Alasan pemerintah sih karena tahun politik DPR-nya sibuk dan takut tidak kuorum forum APBN-nya. Harusnya jangan dijadikan alasan karena APBN kalau angkanya jauh berubah bisa menurunkan kredibilitas pengelolaan anggaran," ujarnya saat dihubungi iNews.id, Selasa (10/7/2018).

Selain itu, DPR memiliki fungsi pengawasan yang penting agar alokasi subsidi dapat dipertanggungjawabkan jika sewaktu-waktu subsidi diperlukan untuk ditambah. "Kalau tanpa APBN-P gimana masyarakat bisa memantau perubahan alokasi APBN," ucapnya.

Editor: Ranto Rajagukguk