Surat Utang RI Sepi Peminat, Ini Strategi Menkeu

JAKARTA, iNews.id – Di tengah tingginya ketidakpastian global, minat investor untuk membeli surat berharga negara (bond) pemerintah Indonesia menyusut. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyiapkan strategi untuk mengamankan pembiayaan selain melelang surat utang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kemenkeu sudah memiliki alternatif untuk menjual surat utang selain lelang terbuka yaitu dengan skema penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement.

Satgas Saber Siap Berantas Praktik Penimbunan dan Permainan Harga Pangan Jelang Imlek-Idulfitri

"Kita bisa dilakukan melalui private placement sehingga kita tidak harus selalu melalui market," kata Menkeu di Jakarta, Jumat (11/5/2018).

Dalam lelang surat utang beberapa waktu lalu, penawaran yang masuk hanya Rp7,18 triliun. Padahal, pemerintah memasang target indikatif hingga Rp17 triliun. Selain tidak laku, imbal hasil (yield) yang diminta investor pun sangat tinggi hampir 8 persen. Situasi ini membuat pemerintah memutuskan tidak menyerap penawaran yang masuk.

Selain bond, kata Menkeu, pemerintah juga memiliki opsi menarik pinjaman (loan), baik bilateral maupun multilateral. Opsi loan ini lebih menarik karena biasanya bunga yang ditawarkan jauh lebih rendah dan tenor lebih panjang ketimbang bond.

“Bisa dari pinjaman program dari development partner baik bilateral atau multilateral dengan potensi 1,3 miliar dolar AS dan 850 juta Euro. Kita juga bisa menerbitkan SBN valas yaitu Samurai Bond juga bisa di-upsize yang saat ini mencapai 150 milliar Yen,” kata dia.

Dari sisi permintaan, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyebut, pemerintah bisa memanfaatkan investor institusi seperti Badan Layanan Umum (BLU) pemerintah untuk membeli surat utang pemerintah hingga Rp12 triliun.

Selain itu, pemerintah juga menyiagakan bond stabilization framework untuk menjaga agar pembiayaan pemerintah tetap stabil dan berkelanjutan. Pemerintah terus memantau minat, terutama para investor jangka panjang surat utang pemerintah.

"Kita tetap akan terus melakukan action sesuai jadwal, sama seperti BI punya jadwal RDG (rapat dewan gubernur). Dalam hal ini, keputusan mengenai apa mengambil atau tidak didasarkan pada kondisi kas keuangan negara kita. Kita akan terus sikapi hati-hati dari persepsi market sampai persepsi mengenai risiko yang cukup stabil," ujarnya.

Editor: Rahmat Fiansyah