Kementerian PUPR Intensifkan Pembangunan Rumah Tahan Gempa di Lombok

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk merehabilitasi fasilitas publik dan rumah dalam rangka percepatan pemulihan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pascagempa Lombok sesuai perintah Presiden Joko Widodo.

Dalam pelaksanaannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan tim Satgas Tanggap Bencana Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta TNI dan Polri untuk pelaksanaan tugas secara terpadu.

WSBP Pasok 11.089 Batang Spun Pile untuk Proyek UCC Tangguh di Papua Barat

“Untuk fasilitas publik kita utamakan memperbaiki prasarana ekonominya, seperti pasar yang sudah mulai kita kerjakan rekonstruksinya, yakni Pasar Tanjung dan Pasar Pemenang. Fasilitas umum lainnya seperti masjid, mushalla, pasar, sekolah, dan perkantoran juga akan dibangun kembali dengan bangunan sementara. Kita libatkan BUMN Karya seperti PT Adhi Karya, PT Brantas Abipraya, PT Nindya Karya, PT Hutama Karya, PT PP, PT Wijaya Karya, dan PT Waskita Karya. Untuk pembersihan akan dilakukan BNPB, TNI dan Polri sehingga tidak terjadi duplikasi pekerjaan, dan kita dukung dengan suplai alat berat seperti dump truck, loader, dan excavator,” kata Menteri Basuki di Jakarta, Senin (20/8/2018).

Sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak, pemerintah pusat telah menganggarkan bantuan sebesar Rp50 juta untuk tiap kepala keluarga dan akan dilakukan dengan sistem swakelola untuk pembangunan rumah tahan gempa, sekaligus menjadi edukasi kepada masyarakat mengenai cara membangun konstruksi tahan gempa.

“Kami sudah kirimkan 20 contoh bangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) bersama tim fasilitator 150 orang yang akan mendampingi masyarakat untuk membangun rumahnya, dan masih ada yang akan menyusul lagi. Ini merupakan program Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas) yang pernah dilaksanakan pasca bencana letusan Gunung Merapi tahun 2006 di Yogyakarta,” kata Basuki.

Basuki menyatakan, tim fasilitator sebanyak 150 orang tersebut direkrut oleh Kementerian PUPR, melalui Ditjen Cipta Karya, ditambah dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dari beberapa universitas/perguruan tinggi negeri yang akan dilatih untuk membuat rumah RISHA. “Kemarin sudah ada yang mulai dilatih. Hari ini sudah mulai dibangun meskipun agak tersendat karena tadi malam terjadi gempa lagi,” tuturnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga menargetkan, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akan selesai dalam waktu satu tahun. Teknologi Risha menggunakan sistem modular sehingga mudah dipasang dan lebih cepat penyelesaiannya dibandingkan konstruksi rumah konvensional. Biayanya juga terjangkau, mudah dipindahkan karena knock down, tahan gempa dan dapat dimodifikasi menjadi bangunan kantor, puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan lainnya.

“Dengan ukuran tipe 36 dan biaya tiap 1 m2 sekitar Rp 1,5 juta maka biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 50 juta per unit rumah. Untuk komponen paling mahalnya yakni besi dan semen, akan dipasok oleh BUMN untuk memastikan harga pembangunannya sama. Kami pasti instruksikan untuk gunakan komponen dari dalam negeri,” ujar Danis.

Editor: Ranto Rajagukguk